POROSNEWS.ID – Aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Februari 2026 di DPRD Bone Bolango dan Kejaksaan Tinggi, olehnya saya menyampaikan tanggapan resmi terkait sejumlah pernyataan dalam orasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta hukum dan belum ada putusan pengadilan yg menyatakan kebenaran atas peristiwa tersebut.
Pada prinsipnya, kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di
muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama, ini
dijamin dan diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Jo UU No. 9 tahun 1998. Namun terhadap
kebebasan ini tidak bisa digunakan secara serampangan. Apabila penyampaian pendapat ini
berhubungan dengan kritik terhadap pemerintah daerah, seharusnya kritik tersebut ditujukan
terhadap kebijakan pemerintah, bukan menyerang kehormatan atau nama baik kepala daerah dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (een bepald feit). Sebab warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (Vide Pasal 6 huruf a UU No.9 Tahun 1998).
Perlu kami ditegaskan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menuduhkan suatu perbuatan tertentu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyebutkan bahwa : “setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Jika apa yang dituduhkan oleh para pendemo tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka apa
yang dilakukan oleh para pendemo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana fitnah
sebagaimana dimaksud Pasal 434 KUHP yang menegaskan bahwa : “ Jika setiap orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang
dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan
yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
Dalam orasi yang disampaikan terdapat beberapa pernyataan yang bersifat tuduhan yang tidak berdasar, tidak didukung oleh data, fakta hukum, maupun dasar normatif yang dapat
dipertanggungjawabkan serta belum ada putusan hukum yang membenarkan peristiwa tersebut, adapun pernyataan yang diduga bersifat tuduhan dalam agenda demo tersebut antara lain
sebagai berikut :
1. Menyatakan Bupati tidak amanah;
2. Menyatakan Bupati melakukan intervensi kepala desa dan camat;
3. Menuduh adanya kongkalikong antara DPRD Bone Bolango dan Bupati karena tidak
menerima masa aksi;
4. Menuduh maraknya nepotisme atas pelantikan anak mantu dan anak kandung Bupati
BONE Bolango;
5. Menuduh adanya jual beli jabatan untuk eselon II, III dan IV;
6. Terkait pembiaran kasus narkoba oleh Putra Bupati;
7. Terkait suap menyuap proyek di Pemerintahan Kab. Bone Bolango.
Informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta menciptakan opini liar karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Adapun fakta hukum yang perlu kami luruskan adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Bupati tidak amanah harus disertai data dan fakta yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Menyatakan Bupati melakukan intervensi kepala desa dan camat harus pula diuraikan
bentuk intervensi serta maksud intervensi dan bukti-bukti yang menyatakan kebenaran
peristiwa tersebut;
3. Menuduh adanya kongkalikong antara DPRD BONE BOLANGO dan Bupati karena tidak
menerima masa aksi, hal ini sangat tidak berdasar dan menyesatkan meskipun tidak serta
merta melanggar hukum namun sangat merugikan Pejabat terkait;
4. Menuduh maraknya nepotisme atas pelantikan anak mantu dan anak kandung Bupati BONE
Bolango, hal ini juga sudah berulang kali diterangkan melalui pemberitaan media online
yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tahapan pengisian jabatan telah melalui proses
seleksi terbuka dan objektif oleh TIMSEL;
5. Menuduh adanya jual beli jabatan untuk eselon II, III dan IV tentu harus dibuktikan hukum, sebab jika hal ini benar adanya maka akan sangat mempengaruhi stabilitas jalannya
pemerintahan;
6. Terkait pembiaran kasus narkoba oleh Putra Bupati hal ini juga sepenuhnya sudah ditangani
oleh Polda Gorontalo Dan hingga saat ini tidak ada satu pun putra bupati Bone Bolango
yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkotika baik sebagai pengedar ataupun
pengguna;
7. .Terkait suap menyuap proyek di Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango. Hal ini sangat ditentang
oleh Pak Bupati, olehnya jika memang memiliki bukti konkret segera buat laporan
pengaduan agar proses legal actionnya running dan tuduhan atau isu ini tidak berubah
menjadi fakta.
Kami menegaskan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil telah mengutamakan
prinsip kehati-hatian, melalui prosedur hukum yang sah, transparansi, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk:
• Mengedepankan data dan fakta hukum dalam menyampaikan pendapat;
• Tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi;
• Menjaga situasi tetap kondusif demi kepentingan bersama.
Apabila terdapat keberatan atau perbedaan pandangan, kami membuka ruang dialog dan
klarifikasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik agar memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan berdasarkan fakta hukum.
Oleh : ADNAN PARANGI (koordinator tim hukum)
