POROSNEWS.ID, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggelar diskusi Refleksi Akhir Tahun dengan menyoroti semakin kuatnya pengaruh liberalisme yang dinilai telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
DPP PRIMA menilai liberalisme telah menggerus nilai gotong royong sebagai jati diri bangsa. Alih-alih menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, sistem tersebut justru melahirkan kesenjangan sosial, konflik, perpecahan, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, PRIMA mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghentikan praktik liberalisme, dengan menegaskan bahwa Indonesia bukan milik segelintir elite, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Dalam diskusi refleksi tersebut, PRIMA menegaskan bahwa liberalisme telah menjauhkan Indonesia dari jati diri bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, PRIMA memandang perlu adanya langkah-langkah strategis guna mengembalikan arah pembangunan nasional agar sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya menjadikan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa. PRIMA mengusulkan sejumlah jalan konstitusional yang dapat ditempuh, antara lain melalui amendemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, penerbitan Dekrit Presiden, hingga pelaksanaan referendum nasional sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Selain itu, PRIMA juga mengusulkan perubahan dalam sistem politik nasional, khususnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Dalam refleksi tersebut disampaikan pandangan agar pemilihan gubernur hingga kepala desa tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi kerakyatan serta musyawarah mufakat.
Refleksi Akhir Tahun ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono, jajaran pengurus DPP Partai PRIMA, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Adil Makmur, pimpinan dan anggota Mahkamah Partai serta sejumlah organisasi progresif, di antaranya Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar, Sekretaris Jenderal Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Supriadi, SH, dan Sekretaris Jenderal Serikat Tani Nelayan (STN) Ansar Manrulu.
Melalui refleksi ini, PRIMA menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus membuka ruang diskusi yang luas dan inklusif bagi berbagai elemen gerakan rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa.
