Jakarta, POROSNEWS.ID – Negara selalu hadir untuk mereka. Stop Era Jahiliyah yang selalu merugikan PMI. Jangan nasib anak-anak bangsa dikorbankan karena bisnis tertentu, jangan kebijakan negara menyengsarakan rakyat.
Termasuk yang terkait dengan pembagian kuota PMI per wilayah, soal kesehatan, preliminary, bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sekarang telah melakukan desentralisasi, pemerintah mendekatkan pelayanan, ungkap Kepala BP2MI Benny Ramdhani saat pelepasan PMI, Rabu (4/1/2023).
“Negara sedang serius melakukan penghormatan pada rakyatnya saat pelepasan PMI. Kalian dilepas orang-orang terhormat, orang penting di negara ini. Termasuk Presiden, Menko, DPR, Menteri, dan para aktivis tokoh bangsa di negara ini,” jelas Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
Kalian bukan KW-KW atau abal-abal yang direkrut para calo kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani, kalian itu memiliki price “harga”, kalian terhormat karena diberangkatkan oleh negara. Bukan diselundupkan para mafia pelaku bisnis kotor yang selalu melakukan penempatan non-prosedural.
Ada 47 orang PMI hari ini yang diberangkatkan ke Korea Selatan. Saya juga tegaskan banyak sedikitnya, kalian PMI yang diberangkatkan tetap saya perlakukan sama. Inilah komitmen saya. Tetap hadir dan saya lepas kalian.
Saya juga sampaikan ke PMI, bahwa BP2MI sedang berikhtiar berjuang untuk mengadakan program rumah murah bersubsidi bagi PMI. Ini tidak dipaksa. Jika PMI butuh kita siap menyediakan, tidak ada pemaksaan. Termasuk KUR, KTA, ini progam alternatif yang memudahkan PMI, tidak bersifat memaksa.
“Kalian PMI harus dilayani dengan baik, dan sebaik-baiknya oleh negara. Itu sebabnya, sebagai Kepala BP2MI saya bertugas merubah kesadaran ideologis itu. Agar para aparatur negara di BP2MI mengerti tugas melayani pada PMI. Jangan kasar atau tidak sopan pada PMI, keluarganya, atau publik umumnya,” tutup Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
Penulis : S. Usman
Editor : M. R. Laiya
