POROSNEWS.ID, Jakarta –
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan keseriusannya dalam mengantisipasi ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.
Langkah cepat tersebut ditandai dengan keikutsertaan langsung Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian dan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI itu menjadi forum strategis nasional dalam merespons potensi kemarau panjang, sebagaimana hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Rakornas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI dan diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Bupati Ismet Mile hadir didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bone Bolango, Roswaty Agus. Kehadiran mereka tidak sekadar seremonial, melainkan bentuk konkret kesiapsiagaan daerah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ismet Mile menegaskan bahwa sektor pertanian tidak boleh lengah menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Ia menyebut, langkah mitigasi harus disiapkan sejak dini agar risiko gagal panen dapat ditekan seminimal mungkin.
“Pertanian adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan sektor ini tetap terlindungi, meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem,” ujar Ismet.
Melalui Rakornas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh berbagai arahan strategis dari pemerintah pusat, termasuk penguatan koordinasi lintas daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat kekeringan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Roswaty Agus, menjelaskan bahwa hasil Rakornas akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah teknis di lapangan. Di antaranya mencakup pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi pemanfaatan sumber air pertanian, hingga percepatan penyusunan usulan program penanganan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Data dan rencana kegiatan yang disiapkan harus benar-benar terverifikasi agar dapat masuk dalam program nasional. Ini penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” jelas Roswaty.
Dalam forum tersebut, seluruh daerah juga diminta untuk menyiapkan data pendukung serta rencana usulan kegiatan sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan.
Partisipasi aktif Bone Bolango dalam Rakornas ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi petani dari dampak perubahan iklim, sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap, sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah dapat mendorong sektor pertanian menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan iklim yang kian kompleks.
