POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat terus diperkuat. Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui silaturahmi dan rapat koordinasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KPPA) Tahun 2026 bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bone Bolango, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan BPOM dalam membangun sistem pengawasan pangan yang terintegrasi, mulai dari tingkat produksi hingga pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM RI, Agus Yudi Prayudana, menjelaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Pangan Aman kini telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Karena itu, menurutnya, program tersebut perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar memiliki dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat.
“Pemerintah daerah memiliki peran sebagai orkestrator keamanan pangan. Program Kabupaten/Kota Pangan Aman mendorong integrasi pengawasan di seluruh rantai pangan guna menjamin standar keamanan pangan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting,” ujar Agus.
Ia mengungkapkan, ruang lingkup pengawasan dalam program tersebut mencakup seluruh rantai pangan, mulai dari Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Pangan Olahan Siap Saji (POSS), hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Agus menegaskan bahwa evaluasi KPPA tidak hanya menilai aspek administratif semata, tetapi juga mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat melalui sistem keamanan pangan yang efektif dan berkelanjutan.
“Keamanan pangan adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban daerah untuk memastikannya. Karena itu, penguatan komitmen, koordinasi lintas sektor, serta inovasi daerah menjadi kunci keberhasilan program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyambut baik kunjungan Direktur PMPUPO BPOM RI yang dinilainya sebagai bentuk dukungan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan pangan.
Menurut Iwan, keamanan pangan merupakan isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehingga tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar sistem pengawasan berjalan optimal.
“Saya yakin kehadiran Bapak Direktur PMPUPO BPOM dapat memberikan penguatan bagi daerah dalam membangun sistem keamanan pangan yang lebih kuat. Ini bukan hanya tugas dinas terkait, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena pangan aman merupakan hak masyarakat yang wajib diwujudkan oleh pemerintah daerah,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango siap memperkuat aspek administrasi, koordinasi, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman di daerah.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPOM, Bone Bolango optimistis dapat mewujudkan sistem keamanan pangan yang semakin baik, sekaligus memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.
