Pembangunan Akses Jalan Pinogu Selangkah Lagi Bakal Terwujud

POROSNEWS.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang di pimpin langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail, guna menindak lanjuti komitmen Gubernur untuk mempercepat pembangunan akses jalan menuju Pinogu.

Itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Iwan Mustapa saat bersama-sama rombongan Pemprov, setelah bertemu dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Selasa (29/9/2026).

Lanjut Sekretaris Daerah Iwan Mustapa, dan pemerintah daerah memastikan agar Menteri Kehutanan segera menyetujuinya.

Dan Alhamdulillah pak Dirjen langsung menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan proses perizinan. Namun sebelum persetujuan ini dikeluarkan, tapi ada beberapa catatan dimana pemerintah daerah diminta lagi untuk menyampaikan perpanjangan addendum.

Karena perubahan addendum ini juga sangat berdekatan dengan perpanjangan kerja sama. Kerja sama pembangunan akses jalan Tolabolo dan Pinogu akan segera ditindaklanjuti.

Kerja sama pembangunan akses jalan ini kebetulan akan berakhir bulan Agustus 2027, sehingga perpanjangan kerja sama sekaligus akan dipadukan dengan persetujuan Menteri terkait addendum peningkatan akses jalan Tolabolo -Ponogu dan ini akan segera ditindaklanjuti.

Olehnya Gubernur meminta pemerintah kabupaten untuk segera melakukan percepatan-percepatan terkait peningkatan status jalan yang jalan non status menjadi jalan kabupaten, mempercepat visitabiliti stadi, mempercepat desain enzenering sains, dan AMDAL.

Dan diminta oleh Gubernur kepada pemerintah kabupaten untuk segera di tuntaskan paling lambat pertengahan tahun 2027 sudah selesai.

Sebab Dirjen telah menyampaikan bahwa penanda tanganan PKS untuk addendum dan perpanjangan, setelah selesainya seluruh persyaratan dipenuhi.

Artinya pembangunan akses jalan Tolabolo – Pinogu membutuhkan tahapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten dan ini yang sedang dipercepat oleh pemerintah kabupaten yang tentunya terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi.