Jakarta, POROSNEWS.ID – Diingatkan kepada seluruh jajaran BP2MI agar jangan sampai kita mengalami setback, dalam hal Pencegahan dan Pelindungan PMI harus lebih dimaksimalkan lagi. BP2MI juga selalu terbuka menerima masukan, memperkuat relasi ke eksternal, itulah ikhtiar kita dalam menyikapi keterbatasan.
Start kita sudah sempurna di Tahun 2022 kemarin, untuk penempatan sangat baik sebab telah melampaui target yang ditetapkan dalam Tahun Penempatan. Penegakan hukum perlu menjadi fokus kita, saya minta Direktur terkait lebih ekstra lagi bekerja, jelas Kepala BP2MI Benny Ramdhani di Rapim, bertempat diruang rapat Adelina Sau kantor BP2MI, Senin (2/1/2023).
Tugas, program yang belum maksimal terimplementasi, area yang belum terjangkau wajib dijangkau kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani, Nanti, tanggal 8 Januari 2023, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara resmi mengumumkan program utama, program inti yang akan dilakukan sepanjang 2023. Saya juga minta ada exit strategy, agar kita keluar dari problem-problem klasik.
“Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, membuat BP2MI tidak berani menunjukkan keberpihakannya pada PMI. Bahkan, saya telah melewati tekanan, bujuk rayu setan yang terkutuk. Itu sebabnya, dalam kondisi keterbatasan seperti apapun, kreatifitas dan inovasi harus diwujudkan,” tegas Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi makin canggihnya para sindikat, mafia penempatan ilegal PMI menurut Kepala BP2MI Benny Ramdhani, semua jajaran harus lebih mutakhir merespon persoalan. Satu langkah lebih cepat dalam mendeteksi, menangkal, mematahkan usaha jahat para sindikat. Ya, negara jangan sampai kalah.
“BP2MI Lembaga resmi pemerintah, masa sih dikalahkan sindikat. Tidak boleh lagi kompromi, dan praktek standar ganda ‘’praktek dua kaki’’ dilakukan. Di tubuh BP2MI, saya tak segan-segan melakukan bersih-bersih. Saya tertibkan, berikan sanksi kepada siapapun yang bermain, menjadi antek sindikat,” ungkap Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
Di Tahun 2023 Deputi, jajaran Eselon II, saya support full, beri kebebasan, dan harus berani berinsiatif mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberpihakan kita kepada PMI. Termasuk soal, pengaturan quota calon PMI, tidak boleh karena kekurangan BP2MI, lantas peluang PMI ditutup. Atau PMI yang dirugikan.
Sistem desentralisasi pelayanan, terlebih bagi pendaftar para calon PMI sudah kita realisasikan. Tahun 2023 terus running, kita berlari untuk melahirkan kesetaraan kepada PMI. Tidak boleh BP2MI mengambil keputusan yang berdampak mendiskriminasi PMI. Baik dari Timur Indonesia, hingga Barat Indonesia, semua PMI sama derajat dan levelnya. BP2MI wajib memfasilitasi mereka secara adil.
Rapim BP2MI dihadiri Deputi Kartiko, Deputi Lasro, dan seluruh Direktur. Inspektur dan Kepala Biro. Diakhir rapat saya minta mereka menyiapkan program untuk kita sampaikan ke publik, pada Minggu, 8 Januari 2022.
Penulis : S. Usman
Editor : M. R. Laiya
