POROSNEWS.ID, Pohuwato – Bupati Pohuwato menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kelalaian dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). keterlambatan pembayaran pajak tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat yang menilai bahwa seorang pejabat daerah seharusnya menjadi contoh dalam menaati aturan dan kewajiban administrasi, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan.
Sebagai kepala daerah kata aktivitas Pohuwato Alis Pakaya, Bupati memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan kepada masyarakat terkait kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.
Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga perbaikan fasilitas jalan. Karena itu, ketika muncul informasi adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran PKB, hal tersebut langsung mendapat perhatian luas dari warga.
Menurutnya, kelalaian tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kedisiplinan pejabat pemerintah. Warga berharap pemerintah daerah mampu menunjukkan komitmen dalam menjalankan kewajiban administrasi secara tertib agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara masyarakat biasa dan pejabat.
Di sisi lain, beberapa pihak meminta agar persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai bentuk kesengajaan sebelum ada penjelasan resmi dari pihak terkait. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai status pembayaran pajak kendaraan tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Kasus ini pun menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap aturan harus dimulai dari para pemimpin daerah. Masyarakat berharap setiap pejabat publik dapat menjadi contoh yang baik dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak kendaraan tepat waktu demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. (***).
