POROSNEWS ID, Boalemo – Permasalahan penguasaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang turun temurun tinggal dan menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam di kawasan tersebut.
Itu disampaikan oleh Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali S. Sos, M. Si., pada sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Boalemo yang di gelar oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Provinsi Gorontalo, di Villa kencana Pantai Bolihutuo, Selasa, (14/7/2026).
Lanjut Wakil Bupati Lahmudin Hambali, lahan masyarakat di Boalemo masih banyak terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan, sehingga banyak terjadi konflik tenurial di bidang kehutanan.
Dimana Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Boalemo sekitar kurang lebih 102.379,20 Hektar atau sekitar 55,9 porsen dari luas Kabupaten Boalemo yang tersebar di berbagai bentuk fungsi kawasan.
Sehingga, melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) , Pemerintah Kabupaten Boalemo telah membuka ruang penyelesaian yang berkeadilan antara aspek Hukum kehutanan dan kepastian masyarakat.
“Inventarisasi dan Verifikasi yang akan dilakukan merupakan tahap krusial untuk mendapatkan data yang akurat, Partisipatif dan dapat di pertanggungjawabkan,” tegas Wakil Bupati Lahmudin Hambali.
