Gorontalo Utara, POROSNEWS.ID – Coffee morning meskipun tidak begitu formal namun begitu penting untuk merespon isu-isu terkait kelautan dan perikanan, baik itu praktek yang selama ini terjadi maupun mengenai regulasi.
“Pembahasan kelautan dan perikanan termasuk pesisir serta kepulauan, sangat mendesak untuk dibahas dalam pertemuan dengan terbentuknya Asosiasi Pemerintah Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia,” ungkap Bupati Thariq Modanggu didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DR. Faizal Piu, SE., MM., pada coffee morning yang bertempat di Taman Rakyat, Jumat (15/09/2023).
Lebih lanjut, memeng isu-isu kelautan dan perikanan menjadi isu nasional, sehingga Asosiasi Pemerintah Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia bersama DPD mendorong usul inisiatif Undang-Undang Pesisir dan Kepulauan.
“Ada beberapa alasan untuk itu, yakni undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana pengaturan daerah pengelolaan 0-12 mil itu kewenangan provinsi dan lebih tajam lagi undang-undang 32 tahun 2004 dalam pengaturannya 0-4 mil kewenangan kabupaten/kota,” jelas Bupati Thariq Modanggu.
Membawah konsekuwensi banyak hal ujarnya, termasuk pengawasan, termasuk intervensi daerah, dan pengelolaan perikanan, program-program, ini sangat luar biasa.
“Gorontalo Utara memiliki luas laut 40.000, jika benar-benar dikelola maka dapat menghidupkan Gorontalo Utara bahkan hingga Provinsi Gorontalo dan pertanyaan saya provinsi ada dimana?,” tegasnya.
Gorontalo Utara katanya meskipun keterbatasan, dan kami mengusulkan pengawasan terpadu pesisir minimal Peraturan Gubernur, tujuannya agar kami bisa masuk disitu.
“Dan sebagai penjabat politik, regulasi ini banyak yang tidak sesuai dan pemberlakuannya mengabaikan prinsip-prinsip otonomi daerah dan semua daerah dibuat sama, pada hal fiskalnya beda, kondisinya berbeda, dan lainnya,” tegasnya.
Saya berharap, Bapak Penjabat Gunernur dapat mendengar ini, sebab kekuatan kita semua itu adalah laut.
Penulis : Siskawati Usman
Editor : Moh. Rizal Laiya
