POROSNEWS.ID, Gorontalo – Demisioner Ketua LMND Gorontalo 2019, Mohamad Rizal Laiya, mengkritik keras kebijakan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang melarang sopir angkot mangkal di luar terminal resmi. Sebagai anak dari seorang sopir angkot, Rizal menyebut aturan ini zalim karena tidak melihat kenyataan hidup para sopir di jalanan.
“Apa gunanya aturan jika dipakai untuk menindas, bukan melindungi? Negara macam apa yang tega menutup mata demi prosedur, tapi membiarkan rakyatnya kelaparan di jalanan?” tegas Rizal.
Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan kaku dan jauh dari empati. Banyak sopir kehilangan potensi penumpang karena dipaksa mangkal di tempat yang tidak strategis secara ekonomi. Sementara penumpang sendiri lebih memilih titik naik yang murah dan efisien, seperti Terminal Telaga dibanding Terminal Dungingi.
“Sopir dipaksa patuh, tapi tak ada solusi. Tak ada jaminan penghasilan lebih baik. Ini bukan penataan—ini tekanan!” lanjutnya.
Rizal menilai, jika pemerintah ingin menegakkan ketertiban, maka penataan harus dibarengi pemahaman atas realitas sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Aturan tanpa keberpihakan adalah ketidakadilan yang dilegalkan.
Ia menyerukan agar pemerintah duduk bersama para sopir dan penumpang untuk menyusun solusi yang adil dan manusiawi.
“Kota ini tak akan maju kalau keadilan sosial hanya jadi slogan. Aturan harus jadi pelindung, bukan cambuk bagi mereka yang sudah hidup di bawah tekanan,” pungkasnya.
