POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Penyampaian LPJ tersebut merupakan bagian dari agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut memuat realisasi pendapatan daerah serta realisasi pengeluaran dan belanja daerah selama tahun anggaran berjalan.
Itu disampaikan oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, pada penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Bone Bolango dalam Rapat Paripurna yang digelar di Aula Utama DPRD Bone Bolango, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, seluruh rincian pelaksanaan anggaran telah disusun secara lengkap dan diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, Bupati Ismet Mile juga mengumumkan capaian membanggakan yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku.
Atas capaian tersebut, Ismet Mile menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD), yang telah bekerja keras dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Pencapaian ini adalah buah dari kerja keras kita bersama. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran eksekutif, khususnya di tingkat SKPD, yang telah berupaya maksimal dalam menjaga tata kelola keuangan daerah hingga mendapatkan predikat terbaik dari BPK,” ujar Ismet Mile.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LPJ APBD Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut pada tahapan sidang berikutnya.
Dengan raihan opini WTP tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
