POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Di ruang yang tidak terlalu besar itu, pelantikan berlangsung tanpa kemewahan berlebihan. Tidak ada tepuk tangan panjang, tidak pula gegap gempita yang biasanya menyertai pergantian jabatan.
Namun dari prosesi sederhana tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sedang mengirim pesan yang cukup jelas: birokrasi harus bergerak, dan aparatur negara tidak boleh berhenti hanya menjadi penghuni kursi jabatan.
Senin, 18 Mei 2026, Ismet Mile melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji jabatan sejumlah pejabat administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Pelantikan yang awalnya direncanakan berlangsung di Ruang Lupa Lelah kemudian dipindahkan ke Ruang Rapat Bupati Bone Bolango.
Di antara nama yang dilantik, perhatian tertuju pada dr. Thaib Saleh. Sosok yang sebelumnya memimpin RSUD Toto Kabila itu kini dipercaya menempati jabatan baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Bone Bolango.
Mutasi dalam birokrasi sering kali dipandang sebatas pergantian posisi administratif. Padahal di balik itu, selalu ada arah politik pemerintahan yang ingin ditegaskan. Dan kali ini, Ismet Mile tampaknya ingin memastikan bahwa birokrasi daerah tidak berjalan statis.
“Birokrasi itu intinya adalah pelayanan untuk bagaimana membangun masyarakat sejahtera itu akan tercipta,” ujar Ismet Mile usai pelantikan.
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kritik yang cukup dalam terhadap wajah birokrasi yang selama ini kerap terjebak pada rutinitas administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Bagi Ismet, aparatur pemerintah tidak cukup hanya disiplin hadir di kantor atau menjalankan tugas formal harian. Yang lebih penting adalah bagaimana birokrasi mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa gangguan.
“Wilayah ini harus aman. Stabilitas menjadi penting agar seluruh kegiatan pembangunan tidak terganggu,” katanya.
Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin besar, pemerintah daerah memang tidak lagi memiliki banyak ruang untuk mempertahankan pola birokrasi lama yang lamban dan terlalu birokratis. Mutasi jabatan akhirnya menjadi instrumen evaluasi sekaligus penataan ulang ritme kerja pemerintahan.
Ismet Mile juga menegaskan bahwa perpindahan jabatan merupakan hal lumrah dalam pemerintahan. Namun proses itu, kata dia, tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan disiplin, loyalitas, dan profesionalitas ASN.
“Kegiatan ini rutin bagi pemerintah daerah. Karena perpindahan jabatan itu hal yang lumrah dan tentunya melalui berbagai pertimbangan,” ujarnya.
Pernyataan lain yang cukup menarik muncul ketika Ismet berbicara soal idealisme aparatur negara. Ia mengingatkan bahwa ASN tidak boleh hanya menjadi “inventaris jabatan” yang nyaman bertahan di satu posisi tanpa semangat berkembang.
“Idealisme setiap aparat itu jangan hanya menjadi inventaris dari sebuah jabatan. Mereka harus ada promosi ke atas,” tegasnya.
Di titik ini, pelantikan pejabat bukan lagi sekadar agenda formal pemerintahan. Ia berubah menjadi penanda bagaimana pemerintah daerah mencoba membangun kultur birokrasi yang lebih dinamis, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tuntutan publik.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang dilantik atau siapa yang dipindahkan. Yang ingin dilihat publik adalah apakah pelayanan menjadi lebih cepat, pembangunan lebih terasa, dan pemerintahan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Dan setelah sumpah jabatan diucapkan, tantangan sesungguhnya bagi para pejabat yang baru dilantik baru saja dimulai. (RML).
