Kejari Boalemo Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas DPRD, Kerugian Negara Capai Rp2,1 Miliar

Berita Utama, Boalemo245 Dilihat

POROSNEWS.ID, Boalemo — Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo resmi menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

Penetapan kedua tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Dwi Hadi Purnomo, dalam konferensi pers pada Senin (16/11/2026).

Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial ID (57 tahun), yang dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Tahun Anggaran 2020–2026, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1947/P.5.12/Fd.2/11/2026 tanggal 12 November 2026.

Selanjutnya, BH (64 tahun), selaku Sekrebutaris DPRD Kabupaten Boalemo sekaligus Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2019–2021, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1948/P.5.12/Fd.2/11/2026 tanggal 12 November 2026.

Dalam keterangannya, Dwi Hadi Purnomo menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Boalemo, modus operandi yang digunakan para tersangka berkaitan dengan penggunaan dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Modus tersebut meliputi penggunaan bukti tagihan penginapan fiktif, penggelembungan nilai tagihan, serta pertanggungjawaban biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama menginap maupun penggunaan kamar yang sebenarnya.

Dokumen-dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembayaran belanja perjalanan dinas, sehingga diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo, total kerugian negara dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 mencapai Rp2.117.694.000.

Meski demikian, dalam proses penanganan perkara telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang titipan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.519.809.000.

Pengembalian tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru sebagai dakwaan primer dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai dakwaan subsider.

Penerapan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada asas hukum yang paling menguntungkan bagi tersangka atau dikenal dengan istilah lex mitior maupun lex favor reo, yakni pemberlakuan ketentuan hukum yang dinilai lebih menguntungkan bagi pihak yang disangkakan.

Penetapan dua tersangka ini menjadi bagian dari upaya Kejari Boalemo dalam mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo.

Kejaksaan menegaskan bahwa penanganan perkara akan terus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.