POROSNEWS.ID, Bone Bolango — Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi dasar dalam perencanaan seluruh program pembangunan daerah, terutama menghadapi penyusunan program dan APBD 2027.
Penegasan itu disampaikan Ismet saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Tahun 2026, di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Ismet, RDTR tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen teknis. Seluruh program pembangunan, baik makro maupun mikro, harus dikorelasikan dengan tata ruang.
«“Semua program pembangunan kita harus kita korelasikan dengan Rencana Detail Tata Ruang. Tidak hanya bersifat makro, tetapi mikro pun harus ada di dalamnya dan ditangani oleh seluruh OPD.”»
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi menjalankan program secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, setiap program harus saling terhubung sehingga pembangunan daerah bergerak menuju sasaran yang sama.
«“Program-program ini harus berkorelasi satu dengan yang lainnya, tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Intinya adalah bagaimana arah pembangunan Kabupaten Bone Bolango mempercepat terciptanya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.”»
Lahan Pertanian Harus Dilindungi
Ismet juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang semakin banyak terjadi, terutama di kawasan pinggir jalan.
Ia menyebut sebagian lahan telah berubah menjadi kawasan perumahan, gudang dan fungsi lainnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian dalam perencanaan tata ruang karena pemerintah juga memiliki target ketahanan dan swasembada pangan.
«“Banyak tanah di pinggir jalan yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan, gudang dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian, karena target kita adalah swasembada pangan.”»
Karena itu, RDTR harus mampu memberikan arah yang jelas terhadap pemanfaatan ruang di Bone Bolango.
OPD Diminta Uji Program dengan RDTR
Ismet secara khusus menginstruksikan seluruh OPD agar setiap program pembangunan yang diajukan terlebih dahulu diperiksa kesesuaiannya dengan RDTR.
«“Setiap OPD yang mengajukan program pembangunan harus diuji terlebih dahulu, apakah sudah berkorelasi dan sejajar dengan RDTR Kabupaten Bone Bolango.”»
Ia menilai hal tersebut semakin penting menjelang perencanaan pembangunan 2027.
Menurut Ismet, seluruh program harus dikolaborasikan dan diintegrasikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
«“Kita harus mengkolaborasikan, mengintegrasikan dan menghubungkan semua program agar berada pada satu sasaran, yaitu terciptanya stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.”»
Bagi Ismet, RDTR pada akhirnya bukan sekadar peta atau dokumen perencanaan.
RDTR harus menjadi kompas yang membantu pemerintah menentukan arah pembangunan, mengendalikan pemanfaatan ruang dan memastikan program pembangunan berjalan dalam satu arah menuju 2027.
