POROSNEWS.ID, Boalemo – Dalam rangka penghematan anggaran, pelaksanaan ulang tahun kenegaraan atau hari ulang tahun daerah tidak perlu dilaksanakan meriah yang berakibat mengeluarkan anggaran besar dan cukup dilaksanakan sederhana.
Itu disampaikan oleh Bupati Boalemo, Rum Pagau pada apel sebelum melaksanakan peringatan HUT RI Ke-81, Senin (17/8/2026).
Lanjut Bupati Rum Pagau, supaya anggarannya masih bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, barang kali sidang paripurna tidak perlu.
“Kata pak Presiden Republik Indonesia, cukup potong tumpeng dan kegiatan yang meriah tidak perlu,” tegas Bupati Rum Pagau.
Olehnya, mari sama-sama kita tunduk apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.
Saat ini kita menyusun dan merampungkan RAPBD Perubahan, insya Allah sebelum 31 Agustus 2026 sudah di paripurnakan, supaya segala program sudah bisa kita laksanakan.
Maka saya minta kepada seluruh OPD jangan menunda-nunda pekerjaan jika itu bisa selesai saat itu juga dan jangan menunggu hari lainnya.
“Ada yang mengganjal dalam hati saya sejak tahun kemarin, bantuan beasiswa bagi desil satu dan dua, hingga saat ini belum bisa direalisasikan. Bahkan sudah melakukan studi banding dan biayanya sudah melebihi dari beasiswa dengan alasan tidak ada momen klaturnya, sementara daerah lain boleh kenapa Boalemo tidak boleh?,” tegas Bupati Rum Pagau.
Pada hal itu bukan kepentingan pribadi tapi perintah undang-undang kenapa tidak boleh dan takut, dan itu untuk masyarakat miskin yang wajib dipelihara oleh negara.
Makanya cantumkan momen klaturnya untuk masyarakat miskin dan jika ada pemeriksaan tanya manusia dia atau tidak. Olehnya ini yang perlu saya ingatkan, kalau untuk kepentingan pribadi bisa keluar tapi kepentingan masyarakat miskin masih ada syarat-syarat lainnya, dan coba rubah cara berpikir sebab yang tertinggi itu jasa dan integritas.
APBD Perubahan saya minta segera termasuk APBD Induk, tidak boleh melewati bulan November. Makanya setiap OPD segera mempersiapkan dokumennya termasuk perencanaan.
“Supaya bulan Januari 2027 seluruh program sudah jalan dan tidak seperti yang sekarang ini. Jika ada OPD yang tidak mengimput programnya untuk tahun 2027, maka jangan kasih anggaran,” ujarnya.
