POROSNEWS.ID, Bone Bolango — Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Di dalamnya terdapat arah pembangunan, keberpihakan kebijakan, sekaligus gambaran tentang bagaimana pemerintah memahami kebutuhan masyarakatnya.
Pesan itulah yang mengemuka ketika Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, memimpin penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bone Bolango, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ismet menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah tahun 2027 harus disusun secara efektif dan proporsional. Orientasinya tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pemulihan ekonomi masyarakat, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
Bagi pemerintah daerah, tantangan tersebut membutuhkan kebijakan anggaran yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
“Penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Bone Bolango,” ujar Ismet Mile.
Namun, keberhasilan sebuah APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan. Lebih dari itu, ukuran keberhasilannya terletak pada seberapa jauh anggaran tersebut mampu menjawab persoalan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, Ismet menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan, melainkan ruang untuk menguji ketepatan prioritas dan memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki orientasi kepentingan publik.
Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap responsif terhadap berbagai catatan, masukan, maupun koreksi konstruktif yang disampaikan DPRD selama pembahasan di tingkat komisi dan fraksi.
“Kami mengimbau kepada seluruh jajaran OPD agar responsif terhadap catatan, masukan, dan koreksi konstruktif yang disampaikan oleh DPRD, demi akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan memasuki agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan yang telah disampaikan pemerintah daerah.
Tahapan ini menjadi ruang penting bagi legislatif untuk memberikan penilaian, menyampaikan kritik, serta menguji sejauh mana rancangan kebijakan anggaran pemerintah telah menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, APBD bukan hanya tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang daerah, tetapi juga tentang siapa yang paling merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan.
Di situlah keberpihakan pembangunan diuji: ketika kebijakan fiskal tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat Bone Bolango.
