POROSNEWS.ID – Agresi militer terhadap Republik Bolivarian Venezuela dan penculikan Presiden Nicolas Maduro Moros oleh Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang kemanusiaan, kedaulatan negara, dan hukum internasional.
Sabtu, 3 Januari 2026, dunia dikejutkan oleh tindakan sepihak ilegal Amerika Serikat dibawah perintah Presiden Donald Trump. Atas nama penegakan hukum, militernya menyerang negara berdaulat, Venezuela, serta menculik Presiden Nicolas Maduro untuk dibawa ke Amerika Serikat.
Tuduhan bahwa Presiden Nicolas Maduro memimpin kartel perdagangan obat-obatan terlarang jelas adalah dalih dan kebohongan. Alasan sesungguhnya, seperti diakui sendiri oleh Presiden Donald Trump, adalah nafsu untuk mengendalikan dan menguasai kekayaan minyak Venezuela yang melimpah.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menentang segala penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan politik luar negeri yang dilandasi cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Atas dasar tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP Partai PRIMA) mengecam keras aksi imperialistik oleh Amerika Serikat ini. Serangan militer dan penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro Moros, bukan hanya penghinaan terhadap martabat dan kedaulatan rakyat Venezuela melainkan juga pelecehan terhadap hukum dan komunitas internasional yang menghendaki kesetaraan pergaulan.
Serangan militer dan penculikan Presiden Maduro juga dapat menjadi preseden bagi negara yang merasa lebih kuat untuk melakukan intimidasi, perundungan, dan tindakan serupa terhadap negara yang lebih lemah.
Partai PRIMA, sebagai bagian dari koalisi politik dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, mencermati peluang bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkomunikasikan pembebasan Presiden Nicolas Maduro sesegera mungkin, sehingga dunia tidak semakin tenggelam dalam ketegangan dan perang yang lebih besar.
Bagi Indonesia, DPP Partai PRIMA memandang kejadian ini sekaligus sebagai pengingat, bahwa kepentingan imperialisme dan neokolonialisme, yang sering disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, masih hidup untuk mengincar berbagai sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi hak Rakyat Indonesia.
Jakarta, 4 Januari 2026 Menangkan Pancasila!
Agus Jabo Priyono Ketua Umum
