Boalemo, POROSNEWS.ID – Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan intervensi percepatan pembangunan di perdesaan melalui pendekatan pembangunan secara partisipatif.”Kemudian melalui peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman pembangunan kawasan perdesaan memperjelas tujuan pembangunan kawasan perdesaan yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa” ungkap Asisten II Boalemo Harrys Pilomonu saat membuka Focus Group Discussion dalam rangka pengumpulan data untuk mengukur indeks perkembangan kawasan perdesaan Kabupaten Boalemo yang digelar oleh Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Mewilayahan Bapppeda yang bertempat di aula Bapppeda, Senin (13/11/2023).
Berdasarkan RPJMN 2020-2024 tuturnya, pembangunan kawasan perdesaan difokuskan kepada 62 lokasi kawasan perdesaan priorotas nasional (KPPN). Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja setiap kawasan perdesaan.
Indeks perkembangan kawasan perdesaan ujarnya, dapat digunakan oleh berbagao pihak termasuk kementerian, lembaga dan daerah, untuk mengukur pencapaian kinerja pembangunan kawadan perdesaan. Untuk dapat menentukan nilai IPKP, maka keakuratan data dengan metode pengumpulan data yang tepat merupakan syarat mutlak.
Sementara Kepala Bapppeda Boalemo Srijun T. Dangkua menyampaikan bahwa di Kabupaten Boalemo ada 6 desa yang masuk dalam kawasan perdesaan prioritas nasional yakni Desa Raharja, Desa Tri Rukun, Desa Bongo II, Desa Bongo III, Desa Pangea dan Desa Tanjung Harapan, yang terdapat di Kecamatan Wonosari.
“Ini akan dilihat oleh BPK, sudah sejauh mana perkembangan yang terjadi di perdesaan tersebut, dan KPPN di Wonosari telah terbentuk sejak tahun 2018. Sejak tahun 2020 memasuki covid-19, kawasan tersebut tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dimana masih banyak yang harus kita perbaiki dalam kawasan perdesaan tersebut. Alhamdulillah, kawasan tersebut sudah beberapa kali mendapat intervensi namun masih belum cukup maksimal.
Selain itu jelasnya, hari ini adalah awal dari pengukuran indeks perkembangan kawasan perdesaan, ada pengisian kuisioner dan pengumpulan bukti-bukti.
Dalam FGD tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Desa, perwakilan pimpinan OPD, Camat Wonosari, Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Mewilayahan Daud Djafara, ST., jajaran Bapppeda dan para Kepala Desa.
Penulis : Siskawati Usman
Editor : Moh. Rizal Laiya
