POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 23 tahun, aset tanah milik Rumah Sakit Toto Kabila dan Rumah Sakit Tombulilato di Kabupaten Bone Bolango akhirnya memperoleh kepastian hukum.
Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan enam sertifikat tanah oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Heriyadi Djunaidi, kepada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
Enam sertifikat tersebut terdiri atas lima bidang tanah milik RS Toto Kabila dan satu bidang tanah milik RS Tombulilato, Senin (9/11/2026).
Penerbitan sertifikat ini menjadi capaian penting dalam upaya penataan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pasalnya, sejak terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sekitar 23 tahun lalu, aset tanah kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut belum memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui program Jaksa Kostan.
Program tersebut menjadi bentuk kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan pendampingan hukum serta membantu penyelesaian berbagai persoalan administrasi pertanahan, khususnya percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
Melalui pendampingan dan koordinasi yang dilakukan, proses pensertifikatan yang sebelumnya belum terselesaikan akhirnya dapat dituntaskan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi potensi sengketa maupun persoalan hukum terkait kepemilikan aset daerah di kemudian hari.
Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan instrumen penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan aset pemerintah.
Dengan terbitnya enam sertifikat tersebut, pengelolaan barang milik daerah diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, legalitas aset juga menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan daerah agar tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik.
Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, instansi pertanahan, dan pemerintah daerah dalam menyelamatkan serta mengamankan aset negara maupun daerah.
Diharapkan, sinergi melalui program Jaksa Kostan terus berlanjut sehingga aset-aset Pemerintah Kabupaten Bone Bolango lainnya yang belum memiliki sertifikat dapat segera dituntaskan proses legalitasnya.
Setelah penantian kurang lebih 23 tahun, kini enam bidang tanah milik dua rumah sakit di Bone Bolango telah memperoleh kepastian hukum. Sebuah langkah nyata dalam menjaga aset daerah sekaligus memastikan kekayaan pemerintah tetap terlindungi demi keberlanjutan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
