POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026).
Lanjut Bupati Ismet Mile, pentingnya arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada upaya menjaga stabilitas daerah sekaligus memaksimalkan penggunaan anggaran guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Menurutnya, stabilitas daerah menjadi kunci utama agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal. Dengan kondisi yang kondusif, seluruh elemen—baik pemerintah maupun masyarakat—dapat menjalankan perannya secara efektif.
Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemkab Bone Bolango mencatat capaian yang cukup menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp972,8 miliar, sementara realisasi belanja daerah berada di angka Rp932,3 miliar. Angka ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang dinilai efektif serta adanya sinergi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif.
Tidak hanya itu, sejumlah indikator makro pembangunan juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil melampaui target yang ditetapkan, dari 73,1 persen menjadi 73,3 persen. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga berada di angka 13,2 persen, lebih rendah dari target 13,4 persen.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah juga mencatat capaian maksimal. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan telah menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan layanan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta administrasi kependudukan turut menjadi perhatian dalam upaya pemerataan pelayanan publik.
Bupati Ismet Mile menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat. Ia juga berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat melalui DPRD. Ini juga menjadi dasar evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di daerah,” ujar Ismet Mile.
Dengan semangat kolaborasi yang terus dijaga, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango optimistis mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (MRL).
