POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Seluruh langkah dan kebijakan yang diambil oleh Bupati Ismet Mile bersama jajaran pemerintahannya, sepenuhnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sikap ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango, Misnawaty Wantogia, menyusul beredarnya sejumlah informasi di media sosial dan pemberitaan daring yang menuding adanya pertemuan tertutup antara Bupati dan pihak-pihak tertentu untuk mengatur arah pemberitaan media.
Lanjut kepala dinas kominfo, pertemuan yang dimaksud merupakan rapat koordinasi rutin bersama media mitra kerja sama pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama publikasi tahun berjalan serta membahas rencana sinergi komunikasi publik tahun 2026.
“Pertemuan dilakukan bersifat terbuka dan merupakan bagian dari kegiatan resmi pemerintah daerah. Tidak ada pembahasan atau arahan yang bersifat intervensi terhadap pemberitaan media. Justru kami menegaskan pentingnya menjaga independensi pers dan etika jurnalistik dalam setiap kerja sama,” tegas Kepala Dinas Kominfo.
Dan terkait hadirnya sejumlah anggota Tim Kerja Bupati (TKB) yang saat itu masih berstatus aktif, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan bahwa hal tersebut tidak memiliki hubungan formal dengan struktur pemerintahan. Ia juga menegaskan, seluruh kewenangan koordinasi komunikasi publik berada sepenuhnya di bawah Dinas Kominfo sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak benar jika disebut ada pihak yang ‘mengangkangi’ kewenangan Dinas Kominfo. struktur organisasi pemerintah jelas dan berjalan sesuai aturan. Setiap kerja sama media dikelola secara administratif oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya,” tuturnya.
Pemerintah daerah juga membantah tudingan adanya upaya untuk membungkam kritik atau mengendalikan narasi publik. Kata Misnawaty, termasuk melalui forum-forum komunikasi publik yang rutin digelar setiap triwulan.
“Kami sangat menghargai kritik dan masukan dari media. Tapi, kami juga mengimbau supaya pemberitaan tetap mengedepankan prinsip verifikasi dan tidak bersandar pada sumber anonim yang berpotensi menyesatkan public,” ujarnya.
Olehnya pemerintah daerah mengajak seluruh pihak, terutama insan pers, untuk tetap menjaga semangat kemitraan yang konstruktif dalam mengawal pembangunan daerah serta mendorong lahirnya pemberitaan yang edukatif, faktual, dan menyejukkan bagi masyarakat.
