POROSNEWS.ID, Bone Bolango — Pembangunan kawasan perdesaan tidak semestinya berhenti pada pembagian program dan bantuan. Ia harus mampu menyatukan potensi yang tumbuh di desa menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, SE., M.Si., dalam wawancara langsung di Naffil Cafe & Resto, Bone Bolango, Jumat, 2 Oktober 2026, dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan kawasan perdesaan harus dimulai dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pendekatan bottom up, di mana desa menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan kawasan.
“Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Bone Bolango ini berasal dari bottom up, jadi permintaan dari desa untuk kemudian dijadikan satu dan terintegrasi,” ujar Sri Mulyani.
Pernyataan itu menunjukkan satu hal penting: pembangunan tidak harus selalu dimulai dari meja birokrasi. Ia dapat dimulai dari apa yang dirasakan, dibutuhkan, dan dimiliki oleh masyarakat desa.
Persoalannya, potensi tersebut selama ini belum selalu bergerak dalam satu arah.
Berbagai program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah hadir di tengah masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih cenderung berjalan secara parsial. Satu program bergerak sendiri, kelompok masyarakat bergerak sendiri, sementara potensi ekonomi desa belum sepenuhnya terhubung menjadi satu kekuatan kawasan.
Di titik inilah Bappeda Litbang mengambil peran.
“Pelaksanaannya selama ini masih cenderung berjalan secara parsial. Olehnya mereka bersatu dan kami, Bappeda atau pemerintah daerah sebagai orkestranya, kemudian menyatukan seluruh potensi yang ada,” jelasnya.
Bagi Sri Mulyani, pemerintah bukan satu-satunya pemilik pembangunan. Pemerintah lebih tepat ditempatkan sebagai penghubung berbagai kekuatan yang telah ada di masyarakat.
Desa memiliki sumber daya alam. Masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pemerintah memiliki kebijakan dan program. Jika semuanya berjalan sendiri-sendiri, potensi yang besar tidak otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi yang besar.
Karena itu, konsep kawasan perdesaan diarahkan untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut dalam satu perencanaan yang terintegrasi.
Kecamatan Kabila Bone menjadi salah satu wilayah yang memiliki modal penting untuk dikembangkan melalui pendekatan tersebut.
“Potensi sumber daya alamnya luar biasa, potensi sumber daya manusianya juga luar biasa, tapi saat ini masih berjalan secara parsial,” katanya.
Dengan demikian, rancangan pembangunan kawasan perdesaan tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Di dalamnya terdapat upaya untuk mengubah cara melihat desa.
Desa tidak lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi dan menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri.
“Kami sebagai Bappeda hanya membuatkan dulu strateginya, strategi mendorong pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Bone Bolango,” ungkap Sri Mulyani.
Strategi tersebut diharapkan mampu membuat berbagai program pembangunan saling terhubung. Potensi ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, hingga aktivitas masyarakat dapat dikembangkan sebagai bagian dari satu ekosistem kawasan.
Sebab pembangunan yang terintegrasi bukan hanya soal menyatukan program.
Ia adalah tentang menyatukan arah.
Ketika desa-desa mampu melihat dirinya sebagai bagian dari satu kawasan, maka persoalan satu desa dapat menjadi perhatian bersama. Potensi satu desa dapat memperkuat desa lainnya. Dan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada satu titik, tetapi bergerak menyebar.
Sri Mulyani berharap apa yang sedang dirancang di kawasan perdesaan Bone Bolango dapat menjadi model yang kemudian dikembangkan di wilayah lainnya.
“Saya berharap ini kemudian menjadi contoh untuk ke wilayah-wilayah lain,” tandasnya.
Pada akhirnya, pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk menghimpun kekuatan yang selama ini tersebar.
Sebab kekuatan sebuah daerah tidak hanya berada di gedung pemerintahan. Ia hidup di desa, di kebun, di laut, di usaha masyarakat, di keterampilan warga, dan dalam kemampuan mereka untuk bekerja bersama.
Pemerintah kemudian hadir untuk menyatukan arah tersebut agar potensi yang besar tidak berjalan sendiri-sendiri. (MRL)
