Jawa Barat, POROSNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Seminar Nasional dengan tema “Menciptakan Layanan Publik Bebas Korupsi”.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) Tahun 2022 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. 6 Desember 2022.
Hadir dalam seminar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Gubernur Sumatera Selatan, Pj Gubernur Banten, Pimpinan Ombudsman RI, Sekda Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, dan Inspektur Provinsi Bangka Belitung, serta para Bupati Se-Jawa Barat.
Pelayanan publik masih menjadi salah satu sektor terjadinya perilaku korupsi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, Kejahatan korupsi seperti hambatan untuk mendapatkan izin usaha, prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya yang tidak terduga sering ditemui pada birokrasi atau unit layanan pemerintah.
Provinsi Jawa Barat memperoleh rerata nilai Komponen Internal dan Eksternal 69,89 yang berarti rentan risiko korupsi. Kerawanan tersebut, dilihat dari penilaian pegawai di Pemprov Jawa Barat terhadap setiap komponen.
KPK mengingatkan, agar Pemprov Jawa Barat menghindari penerapan administrasi pemerintahan yang masih membuka peluang terjadinya tindakan korupsi.
Karena itu diperlukan penerapan sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. (f).
