POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango, Senin (10/8/2026).
Penyampaian KUA-PPAS tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2027.
Dokumen KUA-PPAS menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk prioritas program serta kebutuhan anggaran yang nantinya akan dibahas secara bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ismet Mile menekankan pentingnya pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara bersama-sama, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka dan besaran anggaran. Lebih dari itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Di dalam APBD terdapat berbagai program pembangunan sekaligus anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Karena itu, KUA dan PPAS perlu segera kita bahas dan rumuskan bersama,” ujar Ismet.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama kemiskinan dan stunting.
Ia menegaskan, kedua persoalan tersebut membutuhkan intervensi melalui program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu, upaya menekan angka kemiskinan dan stunting harus menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan daerah.
“Program yang kita susun harus benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan sosial, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi perhatian dalam arah kebijakan pembangunan Bone Bolango. Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur serta fasilitas publik dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Ismet berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar program yang nantinya dituangkan dalam APBD tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjaga stabilitas daerah, mempercepat pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak boleh hanya sebatas pembangunan fisik ataupun pembangunan di wilayah tertentu. Setiap wilayah harus mendapatkan perhatian, karena setiap daerah merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat Bone Bolango,” tegas Ismet.
Melalui pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah berharap dapat membangun kesepahaman bersama DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Bone Bolango.
Pembahasan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan APBD 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.
