POROSNEWS ID, Jakarta – Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) secara resmi melangsungkan agenda akbar Kongres VII FNPBI 2026 pada 14-15 November 2026 di Hotel The Acacia, Jakarta. Mengusung tema utama “Industrialisasi Nasional Bangkit, Buruh Bahagia”, momentum ini menjadi pijakan strategis untuk merumuskan arah kebijakan organisasi, menyikapi dinamika ketenagakerjaan nasional, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi berbasis industrialisasi benar-benar berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh.
Rangkaian acara resmi dibuka pada Sabtu (14/11) oleh Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Mayjen TNI (Purn) R. Gautama Wiranegara, S.E. Forum tertinggi ini dihadiri oleh seratus dua puluh delegasi dari berbagai provinsi, seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Maluku Utara.
Pada hari pertama, Kongres VII FNPBI menuntaskan agenda pokok internal, meliputi pembahasan Situasi Nasional dan Internasional, Strategi Taktik, perumusan Program Kerja Organisasi, penyempurnaan AD/ART, hingga penetapan kepemimpinan organisasi. Forum secara mufakat menetapkan Dominggus Oktavianus sebagai Ketua Umum FNPBI dan Supriadi Prasetyo, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa bakti 2026-2031.
Memasuki hari kedua (15/11), kongres diisi dengan Seminar Nasional bertajuk “Perlindungan Ketenagakerjaan Dalam Rancangan Reindustrialisasi Nasional”. Seminar ini menghadirkan perpektif lintas sektor dari Koordinator Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Dr(c). Hendro T. Subiyantoro, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilincing Haryanjas Pasang Kamase, serta Jumisih dari Komite Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI).
Dari arena seminar tersebut, FNPBI menggarisbawahi bahwa laju reindustrialisasi melalui kebijakan hilirisasi harus menghadirkan multiplier effect bagi bertumbuhnya industri pendukung lokal dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sejati mesti mencakup dimensi yang utuh: kepastian jaminan pendidikan anak buruh, akses perumahan layak, hingga penguatan koperasi pekerja. Dalam kerangka itu, pengesahan UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditegaskan sebagai perisai hukum vital untuk menjamin kepastian status kerja, norma pengupahan, K3, serta kebebasan berserikat.
Rangkaian Kongres VII FNPBI kemudian ditutup secara resmi dalam suasana soliditas yang padu. Penutupan ini dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah dan pejabat negara, antara lain Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin, Wakil Menteri Sosial (Wamen Sos) yang juga Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono, serta Sekjen Partai PRIMA Mayjen TNI (Purn) R. Gautama Wiranegara, S.E.
Agus Jabo dalam pidato penutupan berpesan agar Kongres ini harus menjadi pintu bagi buruh dan petani untuk merebut kesejahteraan sosial, memperjuangkan upah layak, dan hak kesejahteraan lain. Api perjuangan buruh harus diubah menjadi api kesejahteraan, agar serikat buruh tidak hanya melawan penindasan tapi juga mewujudkan kehidupan yang layak bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Sementara Wamen HAM, Mugiyanto, menyatakan komitmen Kementerian HAM untuk mengawal penerapan standar Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Konsolidasi kongres ini semakin kokoh dengan berhimpunnya berbagai pimpinan organisasi
pergerakan rakyat. Tampak hadir pimpinan organisasi buruh seperti Ketua Dewan Buruh Nasional KPBI Jumisih, Ketua Umum KASBI Sunarno, Sekjen GSBI Yanti Siahaan, Ketua FSP IBUF Frans Gultom, serta Ketua SP Pupuk Kujang Rahadian Adha. Turut bergabung pula jajaran pimpinan elemen tani, mahasiswa, dan gerakan kemasyarakatan, di antaranya Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) Ahmad Rifai, Ketua Umum SRMI & KNARA Wahida Baharuddin Upa, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnanin Mukadar, aktivis Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKER) Untung Sarwono, Ketua Umum PERMAHI Azhar Sidiq, serta Gede Sandra selaku Direktur Eksekutif Infast Bestari.
Kepengurusan baru FNPBI berkomitmen membangun ruang dialog tripartit yang konstruktif bersama pemerintah dan dunia usaha, seraya mengawal secara ketat implementasi UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bagi FNPBI, keberhasilan rancangan reindustrialisasi nasional tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi melainkan juga dari terwujudnya perlindungan hak-hak dasar pekerja, jaminan kepastian kerja, serta
kesejahteraan buruh yang nyata.
Dominggus mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan perubahan struktur ekonomi Indonesia agar menjadi lebih produktif. Artinya, akan semakin banyak nilai tambah yang
dihasilkan dari struktur ekonomi yang produktif tersebut. Seiring dengan itu, kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, Dominggus mengingatkan bahwa
keberhasilan rencana Presiden Prabowo sangat bergantung pada partisipasi dukungan dari rakyat. “Karena itu kita harus berada di barisan Pak Prabowo untuk menghentikan praktik
ekonomi serakah yang selama puluhan tahun dimapankan,” pungkas Dominggus.












