POROSNEWS.ID, Manado – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango belum menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Dengan tingkat kemiskinan yang masih mencapai 13,16 persen pada Maret 2025, pemerintah dituntut memastikan setiap program dan anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
Pesan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Bone Bolango di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (13/10/2026).
Iwan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa program yang dijalankan berdampak langsung terhadap penyelesaian persoalan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
Data kemiskinan Bone Bolango menunjukkan adanya penurunan dari 14,80 persen pada Maret 2024 menjadi 13,16 persen pada Maret 2025. Meski menjadi sinyal perbaikan, angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan intervensi kebijakan secara konsisten.
Bagi Iwan, tantangan pembangunan bukan sekadar menjalankan program sesuai perencanaan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan yang ingin dicapai.
“Bone Bolango memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam. Namun, potensi tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang saling terhubung, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi Jangan Berhenti pada Laporan
Iwan mengingatkan perangkat daerah agar tidak terjebak pada rutinitas administratif, sementara hasil pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengendalian dan evaluasi harus menjadi instrumen untuk menguji keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai. Setiap program perlu dinilai berdasarkan indikator yang terukur, bukan hanya berdasarkan realisasi kegiatan maupun besarnya anggaran yang dibelanjakan.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari belum optimalnya keselarasan perencanaan dan penganggaran, kesenjangan antara realisasi kegiatan dan capaian indikator pembangunan, hingga persoalan validitas serta keterpaduan data antarperangkat daerah.
Kondisi tersebut berpotensi membuat program terlaksana secara administratif, tetapi belum memberikan dampak yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan.
Karena itu, catatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dijadikan bahan perbaikan. Setiap temuan, menurut Iwan, perlu ditindaklanjuti melalui langkah korektif yang jelas, penetapan pihak yang bertanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.
Anggaran Harus Menghasilkan Perubahan
Untuk memperkuat efektivitas pembangunan, Iwan menekankan pentingnya menjalankan siklus pengendalian secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut.
Setiap program prioritas perlu dipantau berdasarkan target kinerja, realisasi capaian, analisis penyimpangan, perangkat daerah penanggung jawab, serta rencana aksi korektif yang memiliki tenggat penyelesaian.
“Setiap program prioritas perlu dipantau melalui indikator dan target kinerja, realisasi capaian, analisis penyimpangan, perangkat daerah penanggung jawab, serta rencana aksi korektif yang dilengkapi tenggat penyelesaian. Dengan cara ini, persoalan dapat terdeteksi lebih dini dan tidak menumpuk hingga akhir tahun anggaran,” katanya.
Iwan juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat lima komitmen bersama, yakni Satu Target, Satu Data, Satu Gerak, Satu Tindak Lanjut, dan Satu Hasil.
Satu Target berarti menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan. Satu Data menuntut tersedianya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu Gerak menekankan kolaborasi lintas perangkat daerah, sedangkan Satu Tindak Lanjut memastikan setiap persoalan memiliki penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.
Adapun Satu Hasil menegaskan bahwa seluruh anggaran dan sumber daya harus diarahkan pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut menempatkan evaluasi pembangunan bukan sekadar sebagai kewajiban birokrasi, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai tujuan.
Dengan angka kemiskinan yang masih berada di atas 13 persen, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Tantangan berikutnya adalah memastikan potensi ekonomi Bone Bolango mampu membuka peluang pendapatan, memperkuat usaha masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa jauh kehidupan masyarakat mengalami perbaikan.
