POROSNEWS.ID, Kota Gorontalo – Kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh visi seorang kepala daerah, tetapi juga oleh kapasitas orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjalankan roda birokrasi. Di sinilah proses seleksi pejabat menjadi penting: memastikan jabatan publik diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab.
Pesan tersebut mengemuka dalam sambutan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, pada kegiatan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026, yang berlangsung di Grand Q Hotel Gorontalo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Bone Bolango, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
Di hadapan para peserta, Ismet Mile menekankan bahwa transparansi merupakan prinsip mutlak dalam proses seleksi. Persyaratan yang ketat, menurutnya, bukan dimaksudkan untuk mempersulit peserta, melainkan menjadi instrumen untuk memperoleh sumber daya aparatur yang benar-benar berkualitas.
Baginya, jabatan pimpinan tinggi bukan sekadar kedudukan struktural. Ada tanggung jawab besar yang melekat di dalamnya, terutama dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti proses seleksi dengan penuh keyakinan. Tidak boleh ada peserta yang merasa lebih rendah atau minder dibandingkan peserta lainnya.
“Saya berharap agar saudara-saudara tidak ada yang merasa kecil di sini. Tidak ada yang merasa minder. Semua sama,” ungkap Ismet Mile.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa proses seleksi harus memberikan ruang yang setara bagi setiap peserta untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuannya.
Ismet Mile juga menyoroti persoalan penempatan jabatan. Menurutnya, keinginan seseorang untuk menduduki posisi tertentu tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Kebutuhan organisasi dan kesesuaian kompetensi harus menjadi dasar dalam menentukan penempatan aparatur.
Orientasi akhirnya bukan pada siapa yang memperoleh jabatan, melainkan siapa yang mampu menjalankan amanah pemerintahan secara efektif.
Lebih jauh, Bupati Bone Bolango itu mengingatkan bahwa birokrasi sedang menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan kini bersentuhan dengan kemajuan teknologi.
Situasi tersebut menuntut aparatur pemerintah untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Birokrasi yang tidak mampu beradaptasi berisiko tertinggal dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks itu, uji kompetensi dan evaluasi kinerja JPT Pratama memiliki arti strategis. Kegiatan ini tidak cukup dipahami sebagai proses menilai kemampuan individu, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun organisasi pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ismet Mile berharap proses yang dilaksanakan oleh panitia seleksi dapat menghasilkan pejabat yang memiliki kapasitas, integritas, serta dedikasi yang meyakinkan.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya jabatan yang terisi, melainkan dari seberapa jauh aparatur mampu menjalankan tanggung jawab dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat.
Penulis dan Editor: Mohamad Rizal M. Laiya












