POROSNEWS.ID, Bone Bolango — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran honor tenaga kesehatan (nakes) dan sopir ambulans harus ditelusuri berdasarkan fakta, mekanisme penganggaran, serta persoalan administrasi. Pemerintah daerah menilai, pembahasan mengenai hak pekerja tidak semestinya dicampuradukkan dengan aktivitas pribadi di media sosial tanpa bukti yang menghubungkan keduanya.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango, Ichsan Budiman Wantogia, menanggapi narasi akun Buheli Gorontalo yang mengaitkan dugaan unggahan Instagram Story Yayu Avia di Jakarta dengan keterlambatan pembayaran honor nakes dan sopir ambulans.
Ichsan, yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Bone Bolango dan akrab disapa Budi, menilai persoalan keterlambatan pembayaran honor perlu ditempatkan dalam kerangka persoalan yang sebenarnya.
Menurutnya, publik berhak mempertanyakan keterlambatan pembayaran hak pekerja. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan informasi yang dapat diuji, bukan dengan menghubungkan dua peristiwa berbeda tanpa bukti yang jelas.
“Apa relevansi unggahan Insta story akun Yayu Avia dengan keterlambatan pembayaran honor nakes dan sopir ambulans? Apakah terdapat bukti bahwa aktivitas pribadi yang dipersoalkan tersebut menjadi penyebab tertundanya pembayaran hak para pekerja?” tanya Budi.
Ia menilai, mengaitkan persoalan honor dengan aktivitas pribadi istri Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, tanpa menunjukkan hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan berisiko mengarahkan perhatian publik menjauh dari persoalan mendasar.
Bagi Budi, keterlambatan pembayaran honor merupakan persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait. Penjelasan mengenai penyebab keterlambatan, proses administrasi, mekanisme penganggaran, hingga langkah penyelesaian menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.
Kritik Publik Harus Berpijak pada Fakta
Budi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tetap terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk kritik mengenai keterlambatan pembayaran honor dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik yang konstruktif perlu membedakan persoalan administrasi pemerintahan dengan kehidupan pribadi pejabat dan keluarganya, kecuali terdapat bukti relevan yang menunjukkan keterkaitan langsung.
“Jangan sampai persoalan administratif dijadikan pintu masuk untuk menyerang kehidupan pribadi bupati dan keluarganya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan akurasi informasi sebagai hal penting dalam perdebatan publik. Di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial, setiap narasi yang menghubungkan suatu peristiwa dengan persoalan pelayanan publik perlu didukung fakta yang memadai.
Pada saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai hak-hak pekerja tetap diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penyebab keterlambatan dan perkembangan penyelesaiannya.
Penjelasan Dinas Kesehatan Perlu Menjadi Bahan Evaluasi
Budi mengatakan, persoalan keterlambatan pembayaran honor nakes dan sopir ambulans sebelumnya telah mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Bone Bolango melalui pemberitaan di sejumlah media.
Menurutnya, penjelasan tersebut semestinya menjadi bahan untuk menguji informasi, menelusuri penyebab keterlambatan, dan mendorong penyelesaian pembayaran hak para pekerja.
“Substansi penjelasan tersebut semestinya dibaca oleh admin akun Buheli Gorontalo,” pungkasnya.
Persoalan ini pada akhirnya membutuhkan kejelasan mengenai penyebab keterlambatan, tanggung jawab instansi terkait, serta kepastian penyelesaian pembayaran honor. Bagi para tenaga kesehatan dan sopir ambulans yang terdampak, kepastian atas hak mereka merupakan hal yang tidak kalah penting dari perdebatan yang berkembang di ruang publik.
Karena itu, pembahasan mengenai keterlambatan honor perlu terus diarahkan pada fakta, akuntabilitas, dan langkah penyelesaian yang konkret. Kritik publik tetap memiliki tempat penting dalam pengawasan pemerintahan, sementara setiap tuduhan yang menghubungkan persoalan tertentu dengan pihak lain perlu disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
