POROSNEWS.ID, Bone Bolango — Sebuah jabatan pada akhirnya bukan sekadar nama yang tertulis di papan kantor. Ia adalah titik bertemunya kewenangan, tanggung jawab, dan harapan masyarakat.
Pesan itulah yang menjadi bagian penting dalam pelantikan 77 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan Bupati Ismet Mile, Selasa (22/9/2026), di Ruang Lupa Lelah.
Sebanyak 22 Pejabat Administrator, 42 Pejabat Pengawas, dan 13 Kepala Puskesmas resmi dilantik dan diambil sumpahnya.
Bagi pemerintah daerah, pengisian jabatan tersebut bukan semata-mata perubahan struktur organisasi. Di balik setiap posisi terdapat pekerjaan yang harus segera dijalankan dan pelayanan yang harus dirasakan masyarakat.
Karena itu, dalam arahannya, Ismet Mile meminta para pejabat yang baru dilantik tidak berhenti pada seremoni pergantian atau pengisian jabatan. Mereka dituntut segera bekerja dan menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program yang konkret.
Sebab ukuran birokrasi pada akhirnya bukan seberapa banyak rapat yang dilakukan atau seberapa panjang dokumen yang dihasilkan. Ukurannya adalah apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan lebih responsif.
Di jajaran administrator, sejumlah posisi strategis kini diisi oleh pejabat baru. Nixon Adolong dipercaya sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Setda, Erna Patutie sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Harianto S. Naim sebagai Kepala Bagian Umum Setda, Endang Gobel sebagai Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Rafiq Rahman sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Mulyadi S. Paramata dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Anita Theresia Djakaria sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ivonne Margareta Ismail sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sukriyanto Katili sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Arlince Husain sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dua rumah sakit daerah juga mendapatkan penguatan kepemimpinan. Iwan Usman dilantik sebagai Direktur RSUD Toto Kabila, sedangkan Iskandar Simbala dipercaya memimpin RSUD Tombulilato.
Sejumlah posisi kepala bidang juga diisi, mulai dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, pendidikan, perindustrian, komunikasi, perlindungan masyarakat hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Namun ada satu hal yang membuat pelantikan ini memiliki dimensi pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat: pelantikan 13 Kepala Puskesmas.
Di Puskesmas, negara hadir dalam bentuk yang paling dekat dengan masyarakat. Di sanalah warga datang ketika membutuhkan pertolongan kesehatan, berkonsultasi, mendapatkan pelayanan dasar, hingga memperoleh pendampingan kesehatan.
Karena itu, kepemimpinan di tingkat Puskesmas bukan pekerjaan administratif semata.
Dedi Makaraka Lasimpala dilantik sebagai Kepala Puskesmas Tapa, Nangsy Abdullah sebagai Kepala Puskesmas Bulango Utara, Luqman Usman Mahmud sebagai Kepala Puskesmas Bulango Ulu, Lian Laminullah sebagai Kepala Puskesmas Toto Utara, dan dr. Nurhayati Ayuba sebagai Kepala Puskesmas Suwawa.
Selanjutnya, Suparjan Petasule dipercaya memimpin Puskesmas Bulawa, Awaludin Rahim sebagai Kepala Puskesmas Bonepantai, Mohamad Hamsul Putra Daaliuwa sebagai Kepala Puskesmas Pinogu, Nurmala S. Gobel sebagai Kepala Puskesmas Tombulilato, Suratni T. Hamzah sebagai Kepala Puskesmas Ulantha, Rahmawati Djamaludin Akadji sebagai Kepala Puskesmas Suwawa Tengah, Roys Y. Djafar sebagai Kepala Puskesmas Tilongkabila, dan Nurmalina Abas sebagai Kepala Puskesmas Botupingge.
Pelantikan itu pada akhirnya membawa satu konsekuensi sederhana: setelah sumpah diucapkan, pekerjaan dimulai.
Jabatan memberikan kewenangan. Tetapi pelayananlah yang akan menunjukkan bagaimana kewenangan itu digunakan.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan profesionalitas dan integritas, sekaligus menghadirkan birokrasi yang semakin dekat dengan masyarakat.
Sebab birokrasi yang kuat bukan hanya birokrasi yang memiliki struktur yang lengkap. Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang mampu mengubah keputusan pemerintah menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.
