POROSNEWS.ID, Boalemo – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo tahun 2025-2029, kali ini merupakan bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan yaitu bagian dari proses strategis yang dibangun sebagai wahana untuk menyelaraskan dan menyepakati prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, serta mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
Itu disampaikan oleh Kepala Bapppeda Boalemo, Srijun T. Dangkua saat melaksanakan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 yang di hadiri Bupati Rum Pagau, Sekretaris Daerah Sherman Moridu, Forkopimda,Pimpinan OPD, Direktur PDAM, Para Camat, dan peserta lainnya, bertempat di Hotel Grand Amalia, Rabu (9/7/2025).
Lanjut Srijun Dangkua, pendekatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Boalemo saat ini tidak hanya sekedar mengedepankan aspek top down planning, melainkan mengakumodir pula pendapat, saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan bottom up planning. Dimana, musyawarah rencana pembangunan RPJMD ini diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
Dan tujuan akhir dari pelaksanaan musrenbang RPJMD ini adalah : untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus utama dalam periode RPJMD. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
Musrenbang RPJMD Boalemo tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Boalemo tahun 2025-2045 yang mengusung visi “Boalemo pusat agribisnis dan ekonomi maritim yang maju dan berkelanjutan” hal ini selaras dengan visi yang di usung oleh bapak Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Boalemo yang produktif dan berdaya saing tahun 2030″.
Misi pembangunan Boalemo
1. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka pembangunan daerah yang inklusif berbasis teknologi informasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas dalam tatanan religius dan berbudaya luhur.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang produktif dan berdaya saing berbasis pertanian, kemaritiman, jasa, perdagangan, dan pariwisata.
4. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai pendukung perekonomian daerah dan merata.
5. Mewujudkan pembangunan pelabuhan tilamuta sebagai pusat agromaritim di teluk tomini.
Core competence melalui 6 program unggulan
1. Pendidikan yang mencerdaskan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
2. Layanan administrasi publik yang prima.
3. Daya saing ekonomi berbasis pertanian dan kemaritiman.
4. Pariwisata yang mendunia.
5. Konektivitas infrastruktur ekonomi wilayah.
6. Boalemo, pusat agromaritim di teluk tomini
tahun 2025 : konsolidasi dan penguatan fondasi pembangunan
tahun 2026 : percepatan pembangunan
tahun 2027 : pemantapan pembangunan
tahun 2028 : ekspansi dan inovasi pembangunan
tahun 20209 : kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.
”Dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Boalemo tahun 2025-2029, pemerintah daerah telah menyeselaraskan pembangunan secara komprehensip antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan sinergitas RPJMN serta Ranwal RPJMD Provisni Gorontalo, yaitu penyelarasan terkait visi misi, tujuan saran dan arah kebijakan terutama asta cita dan program hasil terbaik cepat (PHTC) atau yang disebut program ‘quick win’ Presiden RI bapak Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan dalam rangka penyatuan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam percepepatan pembangunan untuk menumbuhkembangkan pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan yang optimal.
