Yogyakarta, POROSNEWS.ID – Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI, Jumat, (4/11/2022).
Pertemuan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi DIY sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di wilayah tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY, Widhi Widayat menjelasakan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan DTT pada 6 Pemerintah Daerah yang menjadi entitas BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Dipaparkan bahwa 6 entitas yang menjadi kewenangan pemeriksaan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak 10 tahun terakhir dengan rerata pemantauan tindak lanjut di atas 90 persen pada 3 tahun terakhir.
Topik lain yang menjadi pembahasan pada rapat ini adalah pengawasan oleh BPK Perwakilan Provinsi DIY pada penggunaan Dana Keistimewaan bagi Provinsi DIY yang dialokasikan oleh pemerintah setiap tahunnya.
Komisi XI DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi DIY untuk aktif mengawasi penggunaan dana tersebut mulai dari tingkat perencanaan.
Hal ini berkaitan dengan munculnya opini-opini yang menyinggung penggunaan dana keistimewaan dengan tingkat kemiskinan yang ada di Yogyakarta. (f).
