POROSNEWS.ID, Boalemo – Forum ini bukan sekadar tahapan administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan ruang strategis partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan daerah kita ke depan. RKPD tahun 2027 akan menjadi dokumen penting yang menjembatani kesinambungan pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Itu disampaikan oleh Wakil Bupati Lahmudin Hambali pada forum konsultasi publik yang dilaksanakan secara darling oleh Bapppeda Boalemo, Rabu (18/2/2026).
Lanjut Wakil Bupati Lahmudin Hambali, tahun 2027 adalah tahun yang strategis merupakan tahun ke tiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Kita berada pada fase konsolidasi hasil pembangunan sebelumnya, sekaligus penguatan transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Oleh karena itu, arah kebijakan RKPD 2027 harus
berfokus pada :
1. penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang
inklusif dan berkelanjutan.
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang berdaya saing.
3. percepatan pengentasan kemiskinan dan
penurunan stunting secara terintegrasi.
4. penguatan infrastruktur dasar dan layanan
publik.
5. reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola
keuangan daerah yang akuntabel.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, RKPD 2027 harus disusun secara realistis, berbasis data, selaras dengan dokumen perencanaan jangka dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dan kegiatan harus memiliki tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saya menegaskan bahwa tidak boleh ada program yang hanya bersifat rutinitas tanpa dampak. Setiap rupiah APBD harus memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Forum konsultasi publik ini menjadi momentum untuk
menyelaraskan pokok-pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, hasil musrenbang, serta arah kebijakan nasional dan provinsi, agar tercipta sinergi pembangunan yang kuat dan terintegrasi.
Saya mengajak seluruh peserta forum untuk memberikan masukan yang konstruktif, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Keberhasilan RKPD bukan hanya terletak pada dokumen yang baik, tetapi pada komitmen kita bersama dalam mengawal implementasinya.
Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif menjadi kunci agar target pembangunan benar-benar tercapai.
Mari kita jadikan RKPD 2027 sebagai instrumen transformasi menuju daerah yang lebih maju,
produktif dan berdaya saing.
FKP secara zoom di ikuti oleh Kepala Bapppeda Boalemo, Srijun T. Dangkua, seluruh OPD, seluruh camat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Dan turut hadir ruang zoom, Ketua DPRD Boalemo, Kepala Bapppeda Prov Gorontalo, Kepala BPS Boalemo.
