POROSNEWS.ID, Boalemo – Status kepatuhan terhadap pelayanan publik bagi masyarakat Boalemo harus terus ditingkatkan, olehnya semua pimpinan perangkat daerah memaksimalkan pelayanan publik semakin membaik.
Itu disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Supandra Nur pada pendampingan penilaian kepatuhan pelayanan publik bersama Kepala Ombudsmen Provinsi Gorontalo, Wahyudin Mamonto, SE., serta pimpinan OPD yang bertempat di ruang vicon kantor bupati, Rabu (22/5/2024).
Lanjut Supandra Nur, ada yang perlu kita bahas bersama terkait keluarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Kepegawaian dan kami dalam posisi dilematis dimana pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN dan segera menata kembali kondisi kepegawaian.
“Dari 900-an pegawai non ASN, mayoritas tenaga mereka sangat dibutuhkan lebih khusus pada pelayanan publik misalnya tenaga kesehatan dan pendidikan,” tegas Supandra Nur.
Sehingga pemerintah selalu berusaha untuk hadir ditengah-tengah masyarakat dari segala urusan, karena tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat tinggi.
Olehnya zona hijau untuk pelayanan publik khusus Boalemo sendiri masih bisa dipertahankan, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ombudsmen telah hadir di Boalemo. (Adv).
Penulis : Siskawati Usman
Editor : moh. Rizal Laiya
