POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat tata kelola pemerintahan, guna memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar di Aula Bappeda-Litbang Bone Bolango, Jumat (6/3/2026).
Ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Bone Bolango dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah, khususnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, bahwa meskipun para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas dan fungsi SPIP, penguatan secara teknis tetap diperlukan agar implementasinya semakin optimal.
Sehingga, kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertujuan untuk memastikan proses pendokumentasian SPIP dilakukan secara lebih tertata, sistematis, dan mendalam.
“Kami ingin memastikan dalam penyusunan dokumen SPIP semuanya terdokumentasi dengan baik. Kita harus mampu menjawab tantangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaian program kegiatan. Ini adalah sistem pengendalian agar program tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan,” tutur Sri Mulyani.
Penerapan SPIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi serta menganalisis berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mendeteksi potensi hambatan sejak tahap perencanaan sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan lebih awal.
Dan dalam penguatan SPIP, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian, di antaranya memastikan seluruh program perangkat daerah tetap berfokus pada tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Selain itu, penguatan ini juga menekankan pentingnya kemampuan perangkat daerah dalam mendeteksi dan memitigasi risiko pembangunan sejak awal, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama, dengan menghindari perluasan program yang tidak memiliki dampak signifikan, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui penguatan SPIP, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Harapan saya, kita mampu meminimalisir risiko pembangunan. Dengan perencanaan yang matang dan mitigasi yang kuat, pelaksanaan program akan benar-benar fokus menyejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi program yang meluas tanpa arah, semua harus berujung pada kesejahteraan rakyat,” tutup Sri Mulyani.
