POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong penguatan tata kelola digital melalui penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transformasi digital berjalan sesuai kewenangan sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Penyelarasan tersebut menjadi bagian dari konsultasi dan konsolidasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pembahasan mencakup penguatan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), digitalisasi melalui PEMDI, serta pengembangan ekosistem digital, Senin (19/10/2026).
Budi menyampaikan bahwa sinkronisasi program diperlukan agar pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, peran Kominfo saat ini tidak sebatas menyebarluaskan informasi pemerintah. Lebih dari itu, komunikasi publik harus mampu memastikan masyarakat memahami kebijakan, program, dan layanan pemerintah secara tepat.
“Penguatan IKP menjadi perhatian karena kualitas komunikasi publik turut menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang kebijakan, program, dan layanan pemerintah. Informasi yang dikelola dengan baik diharapkan tidak berhenti sebagai pengumuman satu arah, tetapi membuka ruang komunikasi dan umpan balik dari masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, komunikasi publik perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang terbuka. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pembahasan digitalisasi diarahkan pada optimalisasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan sistem dan ekosistem digital diharapkan dapat mendukung integrasi layanan, memperbaiki proses kerja birokrasi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Transformasi digital, dengan demikian, tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan. Keberhasilannya juga ditentukan oleh sejauh mana teknologi mampu menyederhanakan pelayanan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Budi menilai penguatan peran Kominfo menjadi bagian dari upaya menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan teknologi yang terus bergerak. Karena itu, penyelarasan kebijakan dan program menjadi penting agar proses digitalisasi tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui konsultasi dan konsolidasi tersebut, diharapkan koordinasi antara Komdigi dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango semakin kuat. Dengan demikian, program komunikasi publik dan transformasi digital dapat dilaksanakan secara lebih terarah, sesuai kewenangan, serta mendukung pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan, dan mudah diakses.
Bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan komunikasi publik dan pengembangan teknologi tidak berhenti pada perencanaan. Pelaksanaannya perlu diterjemahkan ke dalam sistem kerja dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bone Bolango.
