POROSNEWS.ID, Gorontalo – Kunjungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa, 14 Oktober 2025, untuk agenda studi banding sektor pertambangan menuai kritik tajam. Sejumlah kalangan menilai, kunjungan tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya penambang dan warga terdampak konflik pertambangan di Gorontalo.
Studi banding yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran itu justru dipandang sebagai kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas. Kritikan ini menguat setelah satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai konflik pertambangan yang terus berulang.
Alih-alih menghadirkan solusi konkret, konflik demi konflik disebut hanya berakhir pada rapat pembahasan. Polanya dinilai stagnan: muncul konflik, digelar rapat, konflik kembali terjadi, rapat kembali dilaksanakan, tanpa keputusan strategis yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Provinsi Gorontalo secara tegas menyatakan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan, pemerintah provinsi belum menunjukkan langkah progresif untuk meredam ketegangan antara perusahaan dan masyarakat penambang. Mereka menilai kebijakan yang diambil cenderung lebih berpihak kepada perusahaan dibandingkan rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
“Jika studi banding benar-benar bertujuan memperbaiki tata kelola tambang, seharusnya hasilnya disosialisasikan secara terbuka kepada publik dan segera direalisasikan. Namun yang terjadi, hasil kunjungan hanya diketahui secara internal dan tidak pernah disampaikan secara transparan kepada masyarakat,” Ketua wilayah LMND Gorontalo Rahmawati.
Tak hanya konflik sosial, persoalan kerusakan lingkungan juga menjadi sorotan.
Pemerintah daerah dinilai terkesan diam terhadap berbagai dugaan pelanggaran dan dampak ekologis, Sikap pasif tersebut memunculkan pertanyaan publik
apakah ini bentuk pembiaran, atau ketidakseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungan Gorontalo?
LMND menilai, diamnya pemerintah sama halnya dengan mengamini kerusakan lingkungan yang terjadi. Jika tidak ada langkah tegas dan transparan, maka studi banding ke NTB hanya akan dikenang sebagai agenda formalitas tanpa substansi.
Memasuki satu tahun kepemimpinan, masyarakat kini menunggu bukti nyata dari janji yang di ucapkan saat kampanye, bukan sekadar rapat dan kunjungan kerja. Tanpa kebijakan yang tegas, berpihak kepada rakyat, serta komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan, kritik terhadap kepemimpinan Gusnar Ismail dipastikan akan terus menguat.
