POROSNEWS.ID,Sulawesi Tengah – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bagian dari trisula strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi desa.
Menurut Laporan Resmi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah (Juni 2025) Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 1.981 koperasi Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tengah. Rinciannya mencakup 1.806 koperasi desa dan 175 koperasi kelurahan, termasuk 103 koperasi percontohan (mock-up) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Salah satu koperasi unggulan nasional terletak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
Ketua DPW PRIMA Sulawesi Tengah, Firmansyah, S.E., menegaskan bahwa PRIMA tidak hanya mendukung, tetapi juga terlibat aktif dalam menyukseskan program ini sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh program Koperasi Merah Putih. Ini bukan hanya inisiatif negara, tapi juga bagian dari visi kolektif Koalisi Indonesia Maju, yang kami banggakan. Koperasi adalah jalan penting menuju desa yang mandiri dan sejahtera, dan PRIMA siap ambil bagian aktif dalam setiap tahapnya,” ujar Firmansyah dalam pernyataannya di Palu, Senin (21/7).
“Bagi kami, koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah wadah rakyat mengatur ekonominya secara bersama, adil, dan transparan. Jika dijalankan dengan benar, koperasi dapat memperkuat posisi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global,” tambahnya.
Catatan Penting PRIMA untuk Pemerintah
Meski mendukung penuh, PRIMA Sulawesi Tengah juga menyampaikan beberapa catatan penting kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar program ini tidak melenceng dari tujuannya yang luhur:
1.Hindari Dominasi Elit Desa atau BUMDes
Koperasi tidak boleh dikendalikan oleh elite desa atau dijadikan ekstensi BUMDes yang minim akuntabilitas. Perlu ada pemisahan peran yang tegas untuk mencegah konflik kepentingan dan menjamin transparansi pengelolaan.
2.Perkuat Pendampingan dan Literasi Ekonomi
Pembentukan koperasi harus diiringi dengan pendampingan serius dalam hal manajemen koperasi, literasi keuangan, dan pemahaman pasar. Tanpa itu, koperasi berisiko menjadi formalitas belaka.
3.Pastikan Koperasi Benar-Benar Berbasis Kebutuhan Rakyat
Koperasi tidak boleh hanya dibentuk karena target administratif. Ia harus tumbuh dari kebutuhan nyata warga, dan pengurusnya harus dipilih secara demokratis, bukan ditunjuk secara top down.
4.Prioritaskan Pelaku Usaha Mikro Lokal
Pemerintah harus memastikan koperasi Merah Putih benar-benar berpihak pada petani, nelayan, dan pedagang kecil, bukan dikuasai pihak luar atau disusupi modal besar yang rentan menciptakan ketimpangan baru.
5.Bangun Ekosistem Usaha Kolektif yang Terintegrasi
Koperasi Merah Putih dapat dikembangkan sebagai simpul pengadaan, distribusi, dan layanan dasar, termasuk sembako, kesehatan, simpan-pinjam, hingga energi desa. Tapi ini memerlukan kebijakan lintas sektor dan kesinambungan dukungan negara.
“Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara negara dan kekuatan rakyat, koperasi Merah Putih bisa menjadi pilar utama ekonomi desa yang berkeadilan. PRIMA siap membantu dari lapangan: membangun kesadaran warga, mendampingi pengelolaan koperasi, hingga menyampaikan aspirasi ke pusat,” tutup Firmansyah.
Sebagai partai dalam koalisi pemerintahan, PRIMA menyatakan siap menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan di akar rumput, agar koperasi benar-benar menjawab persoalan ekonomi rakyat. bukan hanya menjadi proyek programatik, tetapi menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang hidup dan berkelanjutan.
