POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Perubahan dalam birokrasi pemerintahan tidak semata-mata soal pergantian orang di kursi jabatan. Lebih dari itu, rotasi pejabat merupakan momentum untuk menguji kemampuan pemerintah menerjemahkan kewenangan menjadi kinerja dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan rotasi terhadap 24 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, di Ruang Lupa Lelah, Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (20/10/2025).
Pelantikan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rotasi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 821.2/KEP/BUP-BB/12/233/X/2025 tertanggal 14 Oktober 2025.
Sejumlah pejabat yang menempati posisi baru di antaranya Abdul Wahab Hadju, SH, sebagai Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Muhamad Yamin Abbas, S.Pd, sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; serta dr. Meyrin Kadir sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Selanjutnya, Nirwan Utiarahman, ST, M.Si, menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Fredy Lasut, A.Md., S.Sos., M.Si, dipercaya sebagai Inspektur Daerah, sedangkan Oktavianus Sapta Windu Rahman, S.Pd., M.Pd, menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Bupati Ismet Mile berharap rotasi tersebut mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Harapan itu menempatkan para pejabat yang baru dilantik pada tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka dituntut bukan hanya menjalankan rutinitas administratif, melainkan juga memastikan setiap program pemerintah memiliki arah, ukuran keberhasilan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Di sinilah tantangan birokrasi sesungguhnya berada. Pergantian pejabat akan kehilangan makna apabila hanya mengubah susunan organisasi tanpa diikuti pembaruan cara kerja, evaluasi kebijakan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan.
Masyarakat tidak mengukur keberhasilan pemerintahan dari berapa kali pejabat dilantik atau berapa banyak posisi yang berganti. Ukurannya lebih konkret: seberapa cepat pelayanan diberikan, seberapa tepat anggaran digunakan, dan seberapa jauh pembangunan menjawab kebutuhan warga.
Karena itu, rotasi jajaran eselon II di Bone Bolango menjadi momentum untuk memperkuat birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan. Jabatan adalah mandat publik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.
Arah baru birokrasi Bone Bolango akan terlihat dari sejauh mana perubahan susunan pejabat tersebut diikuti perubahan kualitas pelayanan, efektivitas program pembangunan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
