POROSNEWS.ID, Boalemo – Pendapatan Asli Daerah sudah dituangkan dalam APBD Kabupaten Boalemo yang terdiri dari PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH.
Ungkap Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Boalemo, Irvan Uwade, S.Sos., M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/6/2024).
Lanjut Irvan Uwade, khususnya Pajak Daerah sudah menjadi tanggungjawab BPKPD, yakni Bidang Pendapatan sebagai penanggungjawabnya karena sudah menjadi tupoksi bidang pendapatan itu sendiri, namun untuk Retribusi Daerah menjadi tanggungjawab OPD Teknis sebagai pengelolanya dan kami Bidang Pendapatan hanya memfasilitasi serta menyiapkan regulasinya. Dan regulasi tersebut sudah selesai dan sudah menjadi PERDA dan PERKADA, sehingganya tugas para pengelola tinggal menjabarkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah tersebut.
“BPKPD, khususnya Bidang Pendapatan hanya sebagai Koordinator dalam pemungutan Retribusi Daerah. Sehingganya pada setiap akhir bulan kami melaporkan realisasi PDRD kepada pimpinan sekaligus dilaporkan ke Sekda dan diteruskan ke bupati, karena penerimaan pajak dan retribusi ini merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah,” jelasnya.
Khususnya Pajak Daerah, kami sedang memaksimalkan Aplikasi “BITUO” yang tahun kemarin baru menjalan PBB dan BPHTB yang secara Non Tunai yang diinput langsung oleh pengelola PBB oleh masing-masing Desa se Kabupaten Boalemo.
Namun untuk tahun ini kami sedang memaintenance aplikasi tersebut untuk penambahan beberapa menu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan lebih meningkatkan pendapatan melalui system Digital.
Kami juga sudah buat Peraturan Bupati mengenai pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai.
Saat ini posisi pendapatan asli daerah sampai dengan akhir bulan Mei 2024 menjelang akhir Semester I (satu) realisasinya baru 37 persen. Realisasi ini sebetulnya belum sesuai harapan, dan kami terus berupaya semaksimal mungkin dalam penagihan pajak dan membantu OPD teknis dalam pemungutan retribusi. (Adv).
Penulis : Siskawati Usman
Editor : Moh. Rizal Laiya
