POROSNEWS.ID, Purwokerto – Prestasi akademik tidak hanya lahir dari ruang kuliah dan laboratorium penelitian. Ia juga tumbuh dari keberanian membaca persoalan nyata di tengah masyarakat, merumuskan pertanyaan, dan mencari jawaban melalui kerja ilmiah.
Semangat itulah yang mengantarkan Ichsan Budi Wantogia, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango, meraih Young Scholars Award 2026.
Penghargaan tersebut diraih bersama tim peneliti Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam rangkaian IAPA Annual Conference 2026 dan ICPSH FISIP Unsoed 2026, yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Purwokerto, Jawa Tengah.
Bagi Bone Bolango, capaian ini bukan sekadar kabar tentang seorang pejabat daerah yang memperoleh penghargaan akademik. Lebih dari itu, prestasi tersebut membawa perhatian pada pentingnya penelitian dalam memahami persoalan pembangunan, terutama ketika kepentingan ekonomi, kehidupan sosial, dan tata kelola pemerintahan bertemu dalam satu ruang yang sama.
Membaca Konflik Tambang dari Perspektif Tata Kelola
Penghargaan itu diberikan atas penelitian berjudul “Social Conflict Resolution in Gold Mining from a Collaborative Governance Perspective: A Study in the PT Gorontalo Minerals Concession Area in Bone Bolango Regency.”
Penelitian tersebut mengkaji penyelesaian konflik sosial dalam aktivitas pertambangan emas di wilayah konsesi PT Gorontalo Minerals, Kabupaten Bone Bolango, melalui pendekatan tata kelola kolaboratif atau collaborative governance.
Dalam konteks pembangunan daerah, pertambangan tidak cukup dipahami hanya melalui besaran investasi, aktivitas produksi, atau potensi penerimaan ekonomi. Ada pula dimensi sosial yang perlu diperhatikan, termasuk hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah operasional.
Di sinilah penelitian menjadi penting. Ia membantu melihat persoalan secara lebih utuh, bukan semata-mata dari kepentingan satu pihak, melainkan melalui pemahaman terhadap berbagai kepentingan yang saling berhubungan.
Bersama Ichsan Budi Wantogia, penelitian tersebut melibatkan Rauf A. Hatu, Yanti Aneta, dan Udin Hamim. Keempat peneliti tercantum dalam sertifikat penghargaan dengan afiliasi Universitas Negeri Gorontalo.
Kolaborasi sebagai Jalan Memahami Persoalan Daerah
Tata kelola kolaboratif menempatkan komunikasi, dialog, koordinasi, dan partisipasi sebagai unsur penting dalam hubungan antarpemangku kepentingan.
Pendekatan ini relevan ketika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Konflik sosial yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, misalnya, melibatkan dimensi kebijakan publik, kepentingan masyarakat, tanggung jawab perusahaan, serta kapasitas pemerintah dalam membangun ruang komunikasi yang konstruktif.
Karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan lebih dari sekadar keputusan administratif. Diperlukan pemahaman terhadap akar persoalan, keterbukaan antarpihak, serta mekanisme dialog yang memungkinkan kepentingan berbeda dibicarakan secara proporsional.
Penelitian tim UNG tersebut menghadirkan perspektif akademik untuk membaca kompleksitas hubungan itu. Meski demikian, hasil penelitian perlu dipahami sebagai kontribusi ilmiah yang dapat memperkaya diskusi dan perumusan kebijakan, bukan sebagai jaminan bahwa seluruh persoalan telah terselesaikan.
Bagi pemerintahan daerah, kajian semacam ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami bagaimana pembangunan dijalankan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan kepentingan masyarakat secara bersamaan.
Akademisi dan Praktik Pemerintahan
Keterlibatan Ichsan Budi Wantogia dalam penelitian tersebut mempertemukan dua ruang yang saling membutuhkan: dunia akademik dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintahan membutuhkan pengetahuan untuk membaca perubahan sosial dan menentukan arah kebijakan. Sebaliknya, dunia akademik membutuhkan persoalan nyata sebagai bahan untuk menguji gagasan, membangun argumentasi, dan menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Hubungan keduanya menjadi penting di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Kebijakan publik tidak cukup hanya disusun berdasarkan rutinitas birokrasi, tetapi perlu ditopang oleh data, kajian, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat.
Dalam kerangka itu, penelitian tentang konflik sosial pertambangan di Bone Bolango memiliki relevansi tersendiri. Persoalan pembangunan tidak selalu berhenti pada apa yang hendak dibangun, tetapi juga menyangkut bagaimana prosesnya berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kepentingan masyarakat diperhitungkan.
Penghargaan yang diraih tim peneliti UNG menjadi pengakuan atas karya ilmiah mereka sekaligus pengingat bahwa pengembangan pengetahuan dapat mengambil peran dalam membaca tantangan pemerintahan daerah.
Forum Akademik dan Tantangan Transformasi
IAPA Annual Conference 2026 dan ICPSH FISIP Unsoed 2026 mengusung tema “Navigating Transitions: Governance, Society, and Global Connectivity in the Ages of Digital Transformation.”
Tema tersebut menyoroti dinamika tata kelola pemerintahan, masyarakat, dan konektivitas global di tengah transformasi digital.
Dalam perubahan yang berlangsung semakin cepat, pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi tanpa mengabaikan persoalan mendasar, seperti kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian konflik sosial.
Forum akademik menjadi ruang untuk mempertemukan beragam gagasan, menguji pendekatan, dan memperluas perspektif terhadap persoalan tersebut.
Sementara itu, Young Scholars Award merupakan bentuk apresiasi terhadap karya dan kontribusi ilmiah peneliti muda. Penghargaan yang diterima tim UNG menunjukkan bahwa kajian mengenai persoalan lokal dapat dibawa ke ruang akademik yang lebih luas.
Pada akhirnya, prestasi ini menegaskan satu hal penting: pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya dan kewenangan, tetapi juga pengetahuan untuk memahami persoalan dan kebijaksanaan untuk merumuskan jalan keluar.
Dari Bone Bolango, penelitian tentang konflik sosial pertambangan itu menjadi bagian dari upaya memperkaya diskursus akademik mengenai tata kelola pembangunan. Sebuah pengingat bahwa persoalan daerah layak dibaca secara serius, diteliti secara ilmiah, dan dibicarakan dengan melibatkan berbagai perspektif.
