POROSNEWS.ID, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran Dasawisma sebagai ujung tombak di tingkat desa.
Hal ini disampaikan langsung Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, saat menghadiri pertemuan rutin TP PKK yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Dasawisma se-Kecamatan Tapa, yang digelar pada Rabu, 8 April 2026, di Kantor Desa Keramat, Kecamatan Tapa.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa selama ini konsep kesejahteraan kerap hanya berhenti pada tataran wacana. Padahal, menurutnya, kesejahteraan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menyentuh langsung masyarakat.
“Jangan sampai kesejahteraan hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan. Kita harus hadir dengan program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Dasawisma memiliki peran strategis sebagai pusat pendataan dan komunikasi masyarakat di tingkat paling bawah. Melalui kelompok ini, seluruh program pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Namun di tengah upaya tersebut, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Bupati mengungkapkan bahwa APBD Bone Bolango mengalami pemotongan sekitar Rp997 miliar, seiring kebijakan nasional yang mewajibkan efisiensi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah daerah dalam menghadirkan program-program pro rakyat. Berbagai terobosan terus dilakukan, termasuk menghadirkan bantuan sektor pertanian melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kurang lebih 4.000 hektar lahan mendapatkan bantuan bibit unggul. Selain itu, alat mesin pertanian seperti handtraktor juga telah disalurkan kepada petani, baik untuk jagung maupun sawah,” ungkapnya.
Tak hanya sektor pertanian, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako serta mengalokasikan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp54 miliar untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran, mulai dari camat hingga aparat desa, untuk memastikan seluruh warga terdata dalam kelompok Dasawisma. Ia bahkan menegaskan akan turun langsung melakukan pengecekan di lapangan.
“Saya akan cek langsung ke desa-desa. Kalau masih ada masyarakat yang belum masuk dalam Dasawisma, itu menjadi tanggung jawab pembina dari tingkat kabupaten sampai dusun,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pembentukan Dasawisma murni bertujuan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan kepentingan politik. Untuk memperkuat legalitas dan sistem pendataan, pemerintah daerah juga akan menetapkan pembentukan Dasawisma melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan bahwa percepatan kesejahteraan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan.
“Dari Bupati, Sekda, hingga kepala dusun, semua punya tanggung jawab yang sama. Kita harus bergerak bersama agar masyarakat benar-benar merasakan kesejahteraan,” pungkasnya. (RML).
