POROSNEWS.ID, Boalemo – Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Rum Pagau saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat Kabupaten Boalemo yang digelar Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Bagian Ekonomi dan SDM Setda Boalemo, di Cabana Resort Pantai Bolihutuo, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H. P. Sianipar, Sekretaris Daerah Prof. Dr. Nurdin Baderan, S.P., M.Si., serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan perbankan di Kabupaten Boalemo.
Dalam sambutannya, Rum Pagau menyampaikan bahwa akses keuangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal.
Menurutnya, keberhasilan TPAKD tidak cukup hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari perubahan perilaku keuangan masyarakat, bertambahnya pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan, meningkatnya kapasitas usaha, serta berkembangnya kegiatan ekonomi produktif di daerah.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, supaya tujuan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur bisa tercapai,” ujar Rum Pagau.
Ia mengakui, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukanlah pekerjaan mudah. Meskipun Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.
Rum Pagau kemudian menceritakan perkembangan layanan perbankan di Kabupaten Boalemo. Pada masa awal, menurutnya, hanya terdapat satu bank yang melayani masyarakat, yakni Bank BRI. Selanjutnya, Bank Sulut hadir, disusul Bank Mandiri dan BNI.
Bahkan, pada masa itu, keberadaan notaris juga masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan memperluas akses layanan keuangan di daerah.
“Alhamdulillah, sekarang pertumbuhan ekonomi yang tadinya hampir nol, indikator pertumbuhan ekonomi sudah bagus. Hanya saja, rakyat belum mendapatkan informasi yang maksimal mengenai tata cara meminjam di lembaga keuangan formal,” ungkapnya.
Karena itu, ia menilai edukasi keuangan menjadi hal penting agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memahami prosedur pembiayaan, persyaratan pinjaman, serta peluang yang tersedia melalui lembaga keuangan resmi.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara tepat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Bupati juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program nasional yang diarahkan ke daerah.
Menurutnya, berbagai program tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk bangkit secara ekonomi. Namun, keberhasilannya juga membutuhkan dukungan akses pembiayaan, informasi yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pelaku usaha.
Melalui rapat koordinasi TPAKD ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan produktif.
Dengan demikian, akses terhadap layanan keuangan formal tidak hanya menjadi fasilitas perbankan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo.
